.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut setiap tahun pihaknya mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi janggal para pegawainya.
Dirinya mengungkapkan sejak tahun 2009 hingga 2023 sudah ada 196 surat yang sudah disampaikan PPATK ke Kementerian Keuangan.
"Jadi pada dasarnya begini, ada setiap tahun PPATK mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ini ya itu ada 196 surat yang disampaikan," kata Sri Mulyani di Kantor Pajak KPP Pratama Surakarta, Kamis (9/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari surat tersebut sudah ada beberapa yang dilakukan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Ia menyebut, dari hasil tersebut ada yang dilakukan eksaminasi atau pemeriksaan.
Selain itu, kata Sri Mulyani, yang terbukti bersalah ada yang ditindak hukuman disiplin hingga dicopot. Hanya saja, Sri Mulyani tidak merinci angka pegawai yang dicopot itu.
"Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi. Ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan, itu semuanya ada statusnya," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, dari laporan yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, masih ada 70 surat yang perlu diberikan keterangan tambahan. Pihaknya pun akan menyampaikan dan memberikan keterangan tambahan tersebut.
"Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan, kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini baru menerima suratnya tadi pagi ini," ucapnya.
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD adanya aliran transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dirinya mempertanyakan.
"Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya jadi saya nggak tahu jug dari mana angkanya," pungkasnya.
Selengkapnya baca halaman berikutnya
Sebelumnya, transaksi mencurigakan dengan nilai akumulasi hingga Rp 300 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud menyebut transaksi tersebut sudah dilaporkan sejak 2009 namun tidak ditindaklanjuti.
Fakta itu diungkap Mahfud Md saat ditemui wartawan di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, DIY, Rabu (8/3/2023). Mahfud menyebut ada seratusan laporan terkait transaksi janggal di Kemenkeu sejak tahun 2009 hingga 2023.
Dari seratusan laporan itu, lanjut Mahfud, ada 460 orang di Kemenkeu yang diduga terlibat.
"Itu tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasinya. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, temuan itu sudah dilaporkan. Namun tidak ada ditindaklanjuti
"Lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin," kata Mahfud.
