Menteri ATR Dorong Pemkab Sukoharjo Hibahkan Anggaran untuk BPN

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendorong Pemkab Sukoharjo menghibahkan anggarannya untuk turut terlibat dalam menyelesaikan sertifikasi tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Proses sertifikasi tanah di Sukoharjo sudah berjalan 60-70 persen.

"Untuk proses pengurusan sertifikat berjalan baik. Namun kami tetap meminta keterlibatan Pemkab Sukoharjo untuk bisa menghibahkan anggarannya dalam menyelesaikan pemetaan sertifikat tanah di wilayah," kata Hadi saat konferensi pers di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo, Kamis (9/3/2023).

Jika bantuan dari pemerintah daerah berjalan, maka pada 2024 ditargetkan seluruh sertifikasi tanah yang telah dipetakan sudah berjalan hingga 100 persen. Sehingga dapat dipastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga memastikan empat layanan elektronik di kantor BPN Sukoharjo telah berjalan baik. Di antaranya Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertifikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

"Jika keempat layanan elektronik yang sudah berjalan dapat mengambil alih 40 persen layanan," ujarnya.

Menurutnya hal itu juga dapat mempengaruhi anggaran hak tanggungan maupun roya. Karena pelayanan tersebut terbebas dari blangko-blangko yang tentunya dapat memangkas anggaran.

Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo, Muhammad Fadhil mengatakan kesiapan data elektronik sedang divalidasi. Semua produk sertifikat tanah yang sudah lama hingga saat ini baru berjalan sebesar 64 persen yang telah dipetakan dan diupdate.

"Kami perlu bantuan dana dari Pemda untuk digitalisasi tersebut. Di samping itu nanti hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi, yakni sertifikat yang sudah lama telah dipetakan dalam kecamatan dan desa yang lengkap itu, bisa diintegrasikan dengan peta nilai jual objek pajak (NJOP) dan persil desa," terang Fadhil.

Sehingga dia mengatakan setiap ada peralihan hak NJOP dengan digitalisasi tersebut bisa langsung terintegrasi. Maka capaian PAD daerah bisa lebih tinggi.

Saat ini menurutnya masih banyak nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum sesuai. Misalnya rumah yang sudah dibangun megah ternyata masih tercatat sebagai tanah kosong karena belum dipetakan dan di-update.

"Tadi sudah dicek kami membuka layanan pada akhir pekan sejak pukul 08.00-12.00 WIB. Layanan kami sudah berjalan dengan baik. Kami juga memiliki layanan satu-satunya dari daerah lain yakni one day service. Ini memang layanan khas Kantor Pertanahan Sukoharjo," ujarnya.

Dia mengatakan layanan one day service atau layanan sehari jadi tersebut diberlakukan setiap Selasa dan Kamis. Layanan tersebut meliputi pengecekan, hak tanggungan, roya, peralihan hak jual-beli, hibah, warisan, dan perubahan hak.