.webp)
Pemerintah Kabupaten Boyolali terus menggenjot perekaman data dan pembuatan KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayahnya. Hal itu dilakukan agar ODGJ bisa mengakses program bantuan sosial pemerintah.
"Sampai saat ini sudah sekitar 2.300-an ODGJ yang sudah memiliki KTP," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Boyolali, Susilo Hartono, Senin (20/2/2023).
Pemkab Boyolali terus menggenjot agar kaum marjinal mendapatkan haknya, terutama dalam akses kependudukan maupun kesejahteraan. Tak hanya itu, bagi ODGJ dengan kriteria khusus juga dibuatkan kartu keluarga (KK) khusus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disdukcapil melakukan jemput bola untuk perekaman KTP elektronik bagi ODGJ. Dengan memiliki NIK, diharapkan mereka bisa mengakses program-program bantuan sosial dari pemerintah, termasuk BPJS kesehatan.
Menurut Susilo, memang masih ada ODGJ di Boyolali yang belum memiliki e-KTP. Juga masih banyak ODGJ yang belum terdeteksi, baik yang dirawat di rumah atau yang berkeliaran di jalan.
Pihaknya bekerja sama dengan dinas terkait lainnya untuk memudahkan pelayanan. Begitu ada temuan ODGJ di jalan-jalan, Dinas Sosial (Dinsos) akan membawa ke Rumah Singgah.
"Kita juga ada ODGJ yang di jalan-jalan, kita lacak sampai apakah warga dia warga Boyolali. Kalau bisa di-detect kita detect. Kalau gak bisa di-detect kita uruskan kependudukannya, ada pencatatan biometrik tidak, dan kita bisa uruskan perekaman meskipun belum tahu dari Boyolali atau tidak," jelasnya.
Dengan perekaman tersebut juga membantu untuk pelacakan ke depannya termasuk ODGJ ataupun tuna wisma yang belum ber-KTP.
"Jadi ditampung di Rumah Singgah yang dikelola Dinsos, lalu kami buatkan KK khusus bagi orang-orang itu," katanya.
Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Insan Adi Asmono, mengatakan penanganan ODGJ terus dilakukan melalui visitasi hingga intervensi.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan melalui monitoring center of development (MCD), ODGJ kerap tidak memiliki data kependudukan seperti nomor induk keluarga (NIK) hingga akses pengobatan.
"Ketika dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata ada yang belum mendapatkan bantuan karena tidak punya NIK. Yakni ODGJ dan orang dengan kecacatan berat," terangnya.
Data pada Agustus 2022, jumlah ODGJ di Boyolali ada 3.043 orang. Rinciannya ada 49 ODGJ belum memiliki NIK, lalu yang sudah mempunyai BPJS ada 1.936 orang, yang tidak punya BPJS masih ada 1.065 dan yang sudah diobati ada 1.683 orang. Masih ada 1.323 ODGJ yang memerlukan bantuan pengobatan.
(ahr/dil)
