.webp)
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi soal polemik usulan jabatan gubernur dihapus. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu karena menyangkut masa depan bangsa.
"Jangan setiap ada gagasan lalu muncul menjadi keputusan tanpa ada kajian akademik yang luas kepada masyarakat. Karena apa? Ini menyangkut masa depan bangsa," ujar Haedar saat diwawancarai wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jogja, Senin (6/2/2023).
Menurut Haedar, akan lebih bijak jika hal-hal menyangkut perubahan tata negara semacam itu dibahas setelah tahun 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fokus saya, kami PP Muhammadiyah, sekarang semua fokus ke 2024 sebagaimana yang sudah menjadi komitmen. Nah hal-hal yang ingin menjadi perubahan reformasi dan macam-macam adalah diagendakan setelah itu. Tapi agendanya harus betul-betul kolektif kebangsaan," jelas Haedar.
Haedar menambahkan, hal-hal yang menyangkut reformasi seperti gagasan penghapusan jabatan gubernur tersebut harus dibahas secara lebih jernih dan akademis.
"Maka kalau ada gagasan-gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan itu lebih baik diagendakan pasca-Pemilu 2024. Fokus, amankan, pastikan Pemilu 2024," ujarnya.
Menurut Haedar, hal yang lebih penting saat ini ialah untuk meredam konflik masyarakat dari isu-isu kontroversial. Kunci dari meredam konflik tersebut, Haedar menjelaskan, ada pada elite negara dan tokoh-tokoh politik.
"Para elite negara dan pimpinan partai politik ya turunkanlah satu tensi hal-hal kontroversial yang membuat kita ini jadi kontraproduktif, ide-ide yang membuat kita juga jadi pecah belah lagi," jelas Haedar.
"Dan lebih penting lagi ciptakan kondisi agar bangsa ini, dalam perbedaan pilihan politik tetap bisa menjadi kekuatan bersama, kekuatan gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa sepertinya, saya yakin, redam berbagai pertentangan, dan kuncinya apa? Para tokohnya, baik di pemerintahan maupun di kekuatan partai politik dan ormas," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, dikutip dari detikNews, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Menurutnya keberadaan gubernur tidak efektif.
"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota," ujar Cak Imin, Senin (30/1).
"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuhnya.
Dijelaskan Cak Imin anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
Ikuti berita lainnya dari detikJateng di Google News.
(rih/sip)
