.webp)
Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahwa gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, berikut respons Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Bedo maneh iki (beda lagi ini) dari Cak Imin? Saya manut (ikut) atasan wis (saja)," kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (6/2/2023).
Gibran mengatakan pemilihan gubernur secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum (pemilu) membuat sistem demokrasi tetap berjalan. Gibran berharap pemilihan gubernur tetap seperti saat ini, tidak ditunjuk langsung oleh pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bisa seperti sekarang aja lah ya. Biar demokrasi tetap berjalan. Luwih gayeng (lebih meriah) gini," ujarnya.
Terkait usulan gubernur tidak dipilih langsung oleh masyarakat, menurut Gibran, hal itu mestinya ditanyakan dulu kepada masyarakat.
"Ya, itu yang perlu dipertanyakan (sesuai keinginan rakyat atau tidak)," tuturnya.
Soal besarnya anggaran pemilu untuk pemilihan gubernur, menurut Gibran hal itu tidak bisa dibandingkan dengan keterlibatan warga.
"Ya, tapi kan sing (yang) penting warga harus berpartisipasi," pungkas dia.
Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan usul Ketua Umum PKB Mubaimin Iskandar alis Cak Imin bahwa gubernur tak perlu dipilih secara langsung oleh masyarakat.
"Sebaiknya memang gubernur ditunjuk, karena mewakili pemerintah pusat. Yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah bupati dan wali kota," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (5/2), dikutip dari CNN Indonesia.
Bamsoet mengatakan secara pribadi dirinya bersama dengan beberapa pihak tengah mengkaji ulang wacana tersebut. Sebab, jika merujuk sejarah, gubernur dulu juga sempat dipilih oleh DPRD.
Politikus Golkar itu menegaskan pernyataannya ini tak mewakili lembaga. Namun, lanjut Bamsoet, tak ada wacana menghapus jabatan gubernur seperti yang juga sempat disampaikan Cak Imin.
"Bukan penghapusan. Kita memiliki pemikiran lama, kajian bahwa gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," tuturnya.
(dil/sip)
