Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menanggapi usulan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penghapusan jabatan gubernur. Sultan tertawa saat menjawab pertanyaan dari wartawan.
Tawa Sultan terdengar meski ia menggunakan masker saat menjawab.
"Ya silakan saja. Wong terserah pemerintah pusat bukan Cak Imin," ujar Sultan diiringi dengan tawa, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Kepatihan, Jogja, Selasa (31/1/2023).
"Terserah pemerintah pusat aja. Terserah undang-undang. Bunyi Undang-Undang Keistimewaan," tambahnya.
Sultan juga menegaskan tidak mau banyak berkomentar atas usulan dari Cak Imin tersebut. Meski begitu, ia menyadari jika politisi bebas berpendapat.
"Ya nggak bisa, ya silakan saja wong ya namanya politisi boleh usul apa pun boleh. Saya nggak bisa punya komentar nanti malah jadi masalah, saya tidak mau terpancing hal-hal seperti itu," ujar Sultan.
Sebelumnya diberitakan, seperti dikutip dari detikNews, Cak Imin yang mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Menurutnya keberadaan gubernur tidak efektif.
"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota," ujar Cak Imin, Senin (30/1).
"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuhnya.
Dijelaskan Cak Imin anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelas Cak Imin.
Simak Video "Cak Imin Kembali Bicara Hapus Jabatan Gubernur: Pilkadanya Melelahkan"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/apl)
