.webp)
Massa demo dari kalangan nelayan di Kabupaten Rembang yang memprotes kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kapal ikan di depan gedung DPRD Rembang, jalur Pantura, telah membubarkan diri. Arus lalu lintas di jalur Pantura Rembang pun normal lagi.
Pantauan detikJateng di lokasi, massa membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka bersedia membubarkan diri setelah ada penandatanganan kesepakatan antara massa aksi dengan perwakilan dari DPRD dan Pemkab Rembang.
Arus lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya di Tugu Adipura Rembang, yang semula lumpuh akibat diblokade oleh massa demo kini telah kembali normal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arus lalu lintas sudah normal, sudah aman sentosa. Tadi kami alihkan ke jalur alternatif, baik yang dari barat maupun dari timur," kata Kasat Lantas Polres Rembang AKP Dwi Panji Lestari saat dimintai konfirmasi detikJateng, Rabu (11/1/2023).
Sementara itu, berbagai sampah sisa demo seperti poster-poster tuntutan dan bungkus makanan masih berserakan di sekitar lokasi.
Sebelumnya, akibat blokade jalan, arus lalu lintas dari arah timur (Surabaya) maupun arah dari barat (Semarang) mengular hingga sekitar dua kilometer.
Saat itu Kasatlantas Polres Rembang turut mengatur lalu lintas secara langsung di lokasi demo. Dia juga sempat bernegosiasi dengan sejumlah massa yang memblokade jalan.
Polisi kemudian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dengan mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif yaitu Jalan Lingkar Selatan.
Saat itu kendaraan dari Semarang dialihkan lewat pertigaan Pentungan ke selatan. Sedangkan kendaraan dari arah Surabaya dialihkan melalui pertigaan Tireman ke selatan atau lewat jalur alternatif lingkar selatan.
Jenis kendaraan yang terjebak kemacetan imbas dari demo nelayan itu didominasi oleh truk berukuran besar.
Diberitakan sebelumnya, massa nelayan turun ke jalan pagi hingga jelang siang hari ini. Mereka demo memprotes kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif PNBP) atas kapal ikan.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Massa menilai penarikan pajak sebesar lima persen untuk kapal berskala kecil dengan ukuran 5-60 GT (Gross Tonnage) dan 10 persen untuk skala menengah dengan ukuran 60-1.000 GT sangat memberatkan nelayan.
Massa akhirnya ditemui salah satu Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf. Bisri Cholil mengatakan DPRD Rembang siap memfasilitasi nelayan dan menyampaikan sejumlah tuntutannya ke pusat.
(dil/aku)
