.webp)
Massa dari kalangan nelayan di Kabupaten Rembang turun ke jalan pagi hingga jelang siang hari ini. Mereka demo memprotes kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kapal ikan.
Kebijakan itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Massa menilai penarikan pajak sebesar lima persen untuk kapal berskala kecil dengan ukuran 5-60 GT (Gross Tonnage) dan 10 persen untuk skala menengah dengan ukuran 60-1.000 GT sangat memberatkan nelayan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lestari Priyanto, salah satu orator saat aksi demo, menilai penarikan retribusi sebesar itu tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh para nelayan.
Belum lagi dengan tingginya harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi maupun non subsidi yang diikuti kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, membuat biaya operasional nelayan menjadi terimbas.
"Tarif sebesar itu sangat memberatkan nelayan. Ditambah lagi harga BBM subsidi dan non subsidi yang mahal membuat harga kebutuhan pokok ikut naik yang imbasnya ke biaya operasional nelayan. Jangan jadikan kami ini jadi sapi perah," ujar Lestari saat berorasi di atas kendaraan komando, di depan DPRD Rembang, Rabu (11/1/2023).
"Hari ini kita buktikan kepada pemerintah daerah kepada DPR bahwa kita butuh pertolongan mereka. Mereka jangan seenaknya sendiri, ongkang-ongkang kaki, duduk di kursi parlemen dan di kursi bupati," tegasnya.
Massa akhirnya ditemui salah satu Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laqouf. Bisri Cholil mengatakan DPRD Rembang siap memfasilitasi nelayan dan menyampaikan sejumlah tuntutannya ke pusat. Ia pun meminta 20 perwakilan demonstran untuk berunding di dalam kantor DPRD.
"Bapak ibu sekalian, DPRD siap mendampingi panjenengan (Anda). Kami siap menyampaikan tuntutan-tuntutan. Nelayan ini penyumbang terbesar pendapatan daerah," katanya di hadapan aksi massa.
Sebelumnya, pantauan detikJateng, massa memulai aksinya dengan berjalan kaki dari TPI Tasikagung, Rembang, pukul 08.50 WIB menuju ke lokasi demo di depan kantor DPRD Rembang. Arus lalu lintas macet parah karena massa memblokade jalan, baik itu dari arah Surabaya (timur) maupun arah dari Semarang (barat).
Polisi kemudian melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang lebih parah. Arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif.
Ikuti berita menarik lainnya dari detikJateng di Google News
(rih/aku)
