.webp)
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap kesejahteraan guru atau pengajar di Indonesia bisa segera terwujud merata. Disebutkan saat ini ada lebih dari 1,3 juta pengajar yang masih memperjuangkan kesejahteraan.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi usai puncak acara HUT PGRI ke-77 di MCC Semarang. Ia menjelaskan perjuangan PGRI salah satunya yaitu kepastian masa depan guru.
Karena masih ada guru yang kini terus berjuang. Diharapkan dengan guru yang terjamin masa depannya maka pekerjaan bisa dilakoni dengan bahagia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perjuangan PGRI yang utama adalah kepastian masa depan guru yang belum selesai. Segala sesuatu akan berlangsung dengan baik kalau guru sudah pasti masa depannya, dengan demikian ia bisa bekerja dengan bahagia, itu harapan yang tidak berlebihan," ujarnya di lokasi, Sabtu (3/12/2022).
Saat ditanya terkait jumlah guru di Indonesia yang belum sejahtera dan masih berjuang, Unifah mengatakan ada lebih dari 1 juta guru.
"Sekitar kurang lebih 1,3 juta, kalau dikecilin bisa sekitar 700 ribu, tapi faktanya bisa lebih dari 1,3 juta karena belum guru dari Kementerian Agama," tegasnya.
Ia juga menegaskan perjuangan di RUU Sisdiknas untuk kesejahteraan guru. Unifah berharap kejelasan termasuk soal tunjangan guru.
"RUU Sisdiknas kita sama-sama berjuang ini agar RUU Sisdiknas itu betul-betul melibatkan semua komponen masyarakat. Mengharapkan ada tim yang mendiskusikan berbagai hal bersama-sama dan memastikan bahwa guru itu jelas tunjuangnny, jelas kedudukannya, jelas gitu," tegas Unifah.
Nadiem: 320 Ribu Guru Honorer Diangkat PPPK
Sementara itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dalam acra yang sama menyebut sebanyak 320 ribu guru honorer akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
"Tahun ini 320 ribu guru honorer akan diangkat menjadi PPPK. Tapi saat ini banyak tantangan, terkait penempatan formasi, banyak guru yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, pemda tidak mengajukan formasi, dan berbagai persoalan di lapangan dan saya sangat mengerti keresahan guru-guru," kata Nadiem.
"Untuk mengatasi hal tersebut, kami mendorong Pemda mengangkat guru yang telah lolos seleksi agar bisa memenuhi formasi guru di setiap daerah. Dan kami juga telah menyiapkan rencana terkait ASN PPPK di tahun depan," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Ganjar Minta Gaji Guru Diperhatikan
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan data pengangkatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya. Dia juga menyebut gaji guru harus diperhatikan jika bicara soal peningkatan kualitas pendidikan.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat memberikan sambutan di acara yang digelar di MCC Semarang. Ganjar menjelaskan tentang pentingnya guru sebagai garis depan pendidikan anak bangsa dan peningkatan sumber daya manusia. Namun menegaskan tidak adil jika tidak membicarakan soal pendapatan atau gaji.
"Kita membicarakan pendidikan tidak fair jika kita melupakan pembangunan sumber pendapatan para pengajar," ujar Ganjar.
"Beda pendapat jauh lebih bisa diterima timbang beda pendapatan. Jadi, saat peringatan hari guru Jateng kemarin teman-teman banyak mengeluh soal PPPK. Katanya mau ada pengangkatan PPPK, mbok guru diutamakan," imbuhnya.
Politisi PDIP itu kemudian menjelaskan dari data 2021, ada sekitar 300 pengangkatan pengangkatan guru PPPK, kemudian pada tahun 2022 ini sudah sekitar 319 ribu orang.
"Saya yakin tahun depan akan ada peningkatan dan tahun depan insyaallah tahapan itu akan kita lalui. Di Jateng kita sudah melantik 5.788 guru PPK dan 31 Oktober kemarin kita buka penerimaan PPPK untuk 4.600 lowongan. Yang kami masukkan ada 4.361 orang," jelasnya.
Simak Video "Video: Embun Es di Jawa, Fenomena Langka di Dataran Tinggi Dieng"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/aku)
