.webp)
Kepolisian Daerah Jawa Tengah buka suara terkait ramainya pembahasan soal bekingan di tambang pasir Klaten. Polda Jateng mengklaim tidak ada anggota Polri yang menjadi beking tambang pasir ilegal.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan Polda Jateng berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal.
"Terkait ramainya tambang pasir di Klaten, kami pastikan tidak ada anggota Polri yang menjadi beking tambang pasir," kata Iqbal lewat pesan singkat, Selasa (29/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengecek lokasi tambang pasir di Klaten pada Senin (28/11) kemarin. Ada tiga lokasi yang dicek, yaitu di Desa Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Sidorejo.
"Pada tiga desa tersebut seluruhnya tidak ditemukan aktivitas penambangan pasir serta tidak ada alat berat maupun truk pengangkut pasir," ujar Iqbal.
Iqbal menambahkan, Kapolda Jateng berterima kasih terhadap masukan dari masyarakat. Masyarakat juga diminta melapor ke nomor telepon 110 atau nomor call center Kapolda Jateng 08158751157 atau Kapolres Klaten 0811255881.
"Atas nama Bapak Kapolda mengucapkan terima kasih atas masukannya dari masyarakat, dan kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan penambangan pasir di Klaten. Manakala ada kegiatan ilegal atau meresahkan masyarakat, silakan dilaporkan melalui layanan polisi telepon 110 atau laporan pengaduan kapolda dan Kapolres setempat. Kami akan tindak lanjuti," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pemilik akun Twitter @amr****** meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal aktivitas tambang pasir ilegal di Klaten.
Netizen itu juga mencolek akun Twitter resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gibran pun merespons dan menyebut ada bekingan.
"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri," tulis Gibran saat merespons cuitan tersebut
Senin (28/11) kemarin, Ganjar juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut Ganjar, ada bekingan besar di balik tambang pasir ilegal. Upaya tim Puser Bumi yang dibentuk pun tidak efektif karena rencana operasinya bocor.
"Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita, siapa yang ada di belakangnya, agar kita tahu mana legal dan ilegal. Setelah itu kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran," kata Ganjar di kantornya, Semarang, Senin (28/11) lalu.
(dil/dil)
