.webp)
Pemilihan Rektor UNS masa jabatan 2023-2028 memunculkan nama Prof Sajidan sebagai pengganti Rektor UNS saat ini, Prof Jamal Wiwoho. Pemilihan rektor UNS tersebut diwarnai dengan postingan di media sosial soal dugaan kecurangan.
Dugaan kecurangan tersebut viral di Twitter dengan tagar #RektorUNSCurang, #TolakSajidan, #PemilihanCurang, #SajidanCurang. Dalam beberapa foto, disebut Sajidan mengumpulkan pemilik suara sehari sebelum pemilihan di salah satu hotel di Solo.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Prof Hasan Fauzi membantah postingan soal dugaan kecurangan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada pertemuan itu," kata Hasan saat konferensi pers di kampus UNS, Selasa (22/11/2022).
Pihaknya telah melakukan identifikasi melalui tim IT dan tim hukum UNS. Sebab, menurutnya, postingan tersebut dianggap sebagai informasi yang tidak benar dan merusak nama baik UNS.
"Dalam pandangan MWA UNS, isi tulisan, gambar, maupun video dianggap fitnah, mengarah ke ujaran kebencian, atau hate speech. Sehingga mengarah pada informasi yang tidak benar, menyesatkan, dan merusak nama baik UNS dengan pemanfaatan media sosial," ujarnya.
Dia mengatakan, isi postingan tersebut diduga disusun oleh pihak yang tidak memahami proses dan prosedur pemilihan rektor. Sebab, kata dia, pemilihan Rektor UNS periode 2023-2028 dilaksanakan secara terbuka dan demokratis dengan berpijak pada peraturan perundangan dan peraturan internal yang berlaku.
Dirinya bahkan menjamin bahwa tiap-tiap anggota MWA memiliki integritas dan sikap independen dalam memberikan suara dalam penetapan rektor terpilih. Selama proses pemilihan rektor itu, pihaknya juga membuka diri bilamana ada pihak yang keberatan dengan tiga calon yang ditetapkan. Namun tidak ada keberatan dari publik yang diberikan.
"Kami memandang MWA maupun Rektor terpilih merupakan simbol kehormatan organisasi. Ini yang ingin kami selamatkan," ujarnya.
Untuk langkah hukum, pihaknya masih belum bisa membeberkan lebih jauh. Namun dia mengingatkan ujaran kebencian sudah diatur dalam UU.
"Kami berniat untuk itu (somasi). Tapi kami kaji dulu. Tujuannya bukan untuk apa-apa, hanya menyelamatkan kehormatan organisasi," pungkasnya.
(rih/ahr)
