Honorer K2 Klaten Tuntut Kejelasan Nasib, Ini Kata Badan Kepegawaian

Klaten -

Nasib para tenaga honorer kategori 2 (K2) di Klaten yang telah lulus seleksi 2013/2014 tidak jelas. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkab Klaten tidak mengetahui kendala yang menyebabkan mereka tidak bisa segera diangkat CPNS.

"Lha kendalanya kita tidak tahu. Kita hanya sesuai dengan kewenangan kita mengusulkan," jelas Plt Kepala BKPSDM Pemkab Klaten, Slamet, usai audiensi tertutup dengan perwakilan honorer K2, Selasa (8/11/2022).

Slamet menyebut dalam pengangkatan CPNS selama ini kewenangan bukan hanya di Pemkab Klaten tapi juga instansi lainnya. Penetapan formasi oleh Kemenpan RB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemenpan RB itu menetapkan formasi, untuk pengangkatan sampai NIP itu kewenangan BKN. Kita pemerintah daerah hanya mengusulkan," papar Slamet.

Slamet mengapresiasi para tenaga honorer K2 yang sampai saat ini masih tetap bekerja seperti biasa. Baik sebagai guru maupun tenaga teknis lainnya.

"Pertemuan tadi kita mengapresiasi para honorer yang masih bekerja seperti biasa, mengajar atau tenaga teknis lainnya. Kita, termasuk Ibu Bupati terus mendorong mendukung 296 orang ini agar segera ada kejelasan nasib," terang Slamet.

Slamet menyebut bulan lalu BKPSDM bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Pemkab mendampingi perwakilan honorer K2 menghadap ke Kemenpan RB.

"Kita dampingi ke Kemenpan RB, kita sampaikan juga surat bupati yang mendukung kejelasan formasi 296 honorer K2 itu. Itu kan formasi 2013/2014," sebut Slamet.

Saat ini jumlah K2, sebut Slamet, sudah berkurang dari jumlah 296 orang. Informasi terakhir ada yang diangkat PPPK sebanyak 91 orang.

"Jumlahnya berkurang, ada yang meninggal, diangkat PPPK 91 orang, menjadi PNS lain, perangkat desa dan sebagainya. Jumlah terakhir sekitar 121 orang. Kita hanya bisa menunggu keputusan dari pusat," terangnya.

Terpisah, Koordinator K2 Klaten, Putri Marginingsih, mengatakan hasil pertemuan hari ini tidak jelas. Dia menyebut Pemkab Klaten akan mengirim surat lagi ke Kemenpan RB lagi.

"Pemkab akan me-refresh dengan surat ke Kemenpan RB, dengan jumlah K2 terbaru. Nantinya juga akan bertemu dengan Kemenpan RB lagi," kata Putri kepada wartawan.

Selengkapnya di halaman selanjutnya...

Usai audiensi dengan BKPSDM, para tenaga honorer K2 membubarkan diri. Mereka dikawal kepolisian sampai bubar aksi damai.

Sebelumnya diberitakan, sekitar 30 tenaga honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Klaten mendatangi kantor Pemkab Klaten. Para tenaga honorer itu meminta kejelasan nasib ke Pemkab, bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan memberi kejelasan nasib mereka.

"Kita minta ke Pak Jokowi, Pak Mahfud Md juga (turun tangan), kemarin kita sudah bersurat. Negara kita kan negara hukum, kita sudah menang di Mahkamah Agung, tapi belum juga diangkat CPNS," kata koordinator aksi, Putri Marginingsih, kepada detikJateng di kantor Pemkab Klaten, Selasa (8/11).