Kota Pekalongan terus mengalami penurunan muka tanah dan terancam tenggelam pada 2035 mendatang. Pemerintah Kota Pekalongan pun mengambil langkah mitigasi untuk mencegah itu terjadi.
Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Pekalongan, Selamet Miftakhudin menyebut pihaknya menggandeng sejumlah pihak untuk menyelesaikan persoalan banjir rob yang memicu penurunan muak tanah.
"Strategi yang kita lakukan diselesaikan tidak hanya satu aspek teknis saja. Kami perlu berkolaborasi dari berbagai pihak. Strategi berkolabrasi dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah, daerah tetangga, akademisi, NGO, swasta dan masyarakat," kata Miftah kepada detikJateng, Jumat (4/11/2022).
Dia menyebut upaya mitigasi telah dilakukan dengan membuat infrastruktur pengendali banjir, layanan kebencanaan hingga pengembangan kawasan konservasi pasir untuk memperkuat fungsi ekologi. Kemudian Pemkot Pekalongan telah menghentikan perizinan penggunaan air bawah tanah (ABT).
"Kami telah menghentikan izin penggunaan ABT untuk mengurangi penurunan tanah. Kita juga monitoring laju penurunan tanah," jelasnya.
Sementara itu, pemerintah pusat juga telah turun tangan lewat anggaran infrastruktur. Anggaran yang dikucurkan tahun ini mencapai Rp 1,2 triliun.
"Upaya pemerintah pusat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob melalui Implementasi Perpres No 79 Tahun 2019. Pemerintah pusat memberikan bantuan yang sangat besar. Di periode ini saja pemerintah pusat sudah anggarkan Rp 1,2 triliun, sebelumnya juga sudah Rp 500 miliar, untuk kabupaten dan kota," jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Pekalongan juga telah membuat polder di kawasan Kecamatan Pekalongan Utara yang rawan banjir rob. Polder ini dibangun dengan komponen tanggul laut, bendung gerak, peningkatan tanggul, serta pembuatan kolam retensi dan pompa dengan mengandeng BBWS Pemali Juana, Kementerian PUPR.
Dia menambahkan pekerjaan pengendalian banjir rob Pekalongan digarap dengan tiga paket yang dilaksanakan dengan Tahun Anggaran 2021-2023. Paket 1 meliputi kolam retensi, pembangunan parapet, pekerjaan bendung gerak, dan pekerjaan regular gate.
Paket 2 meliputi normalisasi Sungai Banger, pembangunan parapet, normalisasi Sungai Gabus, dan tanggul rob. Kemudian paket 3 meliputi pekerjaan pompa serta pekerjaan long storage.
Pemkot Pekalongan Berencana Gandeng Ilmuwan Belanda
Pemkot Pekalongan juga sedang mengupayakan Program Blue Deal untuk menangani banjir rob yang terjadi sejak 12 tahun terakhir ini. Program Blue Deal ini bakal dikerjakan dengan menggandeng komunitas dan lembaga peduli lingkungan.
"Kita kerja sama dengan komunitas dan lembaga penggiat peduli lingkungan dari Program Adaptation Fund Kemitraan, Mercy Corps Indonesia (MCI) dan Earthworm Foundation Indonesia (EFI). Kita juga libatkan tim teknis dari Dutch Water Authority (DWA) atau Dewan Air Belanda untuk membantu percepatan penanganan banjir dan rob dalam bentuk kerja sama Blue Deal," urai Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid.
"Orang Belandanya saya datangkan sekalian ke Pekalongan untuk langsung meninjau dan mudah-mudahan bisa tercapai kerja sama," sambungnya.
Selengkapnya DPRD Kota Pekalongan juga angkat bicara soal prediksi Pekalongan tenggelam 2035...
(ams/sip)