.webp)
Bencana tanah longsor merusak puluhan rumah di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Purbalingga hingga membuat ratusan warga terpaksa mengungsi. Pemkab Purbalingga menunggu hasil evaluasi kontur tanah dan rekomendasi ESDM sebelum memutuskan soal relokasi bagi warga terdampak.
"Terkait relokasi, BPBD langsung sigap berkoordinasi dengan Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman), termasuk Pemkab sudah berkoordinasi dengan provinsi dalam melakukan evaluasi kontur tanah," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi kepada wartawan di kantor Pemkab, Kamis (27/10/2022).
Menurut Tiwi, sapaan akrabnya, usulan relokasi korban longsor Siwarak perlu dikaji, sebelum pihaknya mengambil kebijakan. Sebelumnya Pemkab akan mengambil kebijakan terkait kelayakan lokasi lahan pascabencana yang menimpa warga di Desa Siwarak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya kita baru tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah muncul hasil penelitian kontur tanah dan rekomendasi dari ESDM. Kalaupun kontur tanah sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati oleh masyarakat dan mengharuskan KK yang ada di situ harus relokasi, pasti pemerintah akan menindaklanjuti," ungkapnya.
Pihaknya mengaku masih fokus pada penanganan para korban bencana yang ada di lokasi pengungsian. Pemda juga masih menunggu rekomendasi dari ESDM dan Fakultas Teknik Unsoed.
"Di Purbalingga pernah terjadi bencana serupa berupa tanah bergerak yang menimpa warga di Dukuh Pagersari Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan pada bulan Desember 2021," ujar Tiwi.
"Jika kasus tanah bergerak di Siwarak mengharuskan untuk relokasi, pemkab akan segera minta bantuan pemerintah pusat dapat berupa program pembangunan rumah baru," kata Tiwi.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Desa Siwarak, Suratman, meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga merelokasi warga satu RT yang terdampak longsor itu. Menurutnya, lokasi bencana itu sudah tidak layak untuk ditinggali kembali.
"Ini di luar dugaan kami, saya sendiri tidak mengira tadi pagi bisa separah itu. Berarti pergerakannya masih sampai hari ini, ketika ada hujan turun pasti ada pergerakan (tanah)," kata Suratman, Rabu (26/10).
Suratman mengatakan, Pemdes Siwarak sejak 2016 telah mendorong wacana relokasi warga satu RT itu. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.
"Sejak 2016 sudah ada pengajuan untuk relokasi, karena tanah di sana cukup mengkhawatirkan. Apalagi sekarang sudah ada bencana tanah, sudah terbuka, maka jika kemasukan air lagi pasti kembali longsor," ujarnya.
(aku/ams)
