Hari Tata Ruang Nasional 8 Oktober dan Sejarah Awalnya di Indonesia

Hari Tata Ruang Nasional 8 Oktober dan Sejarah Awalnya di Indonesia

Tim detikJateng - detikJateng
Jumat, 07 Okt 2022 16:45 WIB
Lanskap Kota Jakarta yang dipenuhi gedung pencakar langit dan permukiman penduduk, tanpa menyisakan ruang terbuka hijau (RTH) yang cukup, di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Senin (8/7). Minimnya RTH sebagai daerah tangkapan hujan ditambah penyedotan air tanah ikut mempengaruhi penurunan tanah di Jakarta. File/detikFoto.
Lanskap Kota Jakarta yang dipenuhi gedung pencakar langit dan permukiman penduduk, tanpa menyisakan ruang terbuka hijau (RTH) yang cukup, di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Foto: Agung Pambudhy
Solo -

Hari Tata Ruang Nasional diperingati tiap 8 Oktober atau besok Sabtu (8/10/2022). Dikutip dari buku Sejarah Penataan Ruang Indonesia berikut sejarah tentang awal penataan ruang di Indonesia.

Sejarah Awal Tata Ruang di Indonesia

Dalam buku terbitan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman, dan Prasarana Wilayah pada 2004 itu, Pauline K.M. van Roosmalen menuliskan perkembangan penataan ruang di Indonesia pada awal abad ke-20 dilatarbelakangi oleh perubahan-perubahan penting di bidang politik serta administrasi.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang diikuti dengan pengalihan kekuasaan dari Belanda, menandai perubahan besar dalam spektrum politik dan ekonomi. Namun, menurut Pauline, perubahan sosial dan budaya pemerintahlah yang secara efektif mendorong keberadaan dan pengembangan praktik perencanaan secara sistematis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah berlaku Undang-undang Desentralisasi (1903) dan Ordonansi Dewan Lokal (1905) yang menjadikan pihak berwenang setempat bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik masyarakat, dirasakan adanya keterbatasan pakar di seluruh nusantara.

Walhasil, dibutuhkan kerja sama jika berbagai kotamadya ingin berhasil dalam mengatasi berbagai masalah perencanaan.

ADVERTISEMENT

Sejak itu, pada 1910, konferensi tahunan, laporan-laporan, dan jurnal-jurnal profesional menawarkan forum bagi para pakar seperti administrator, arsitek, doktor, ahli hukum, dan lainnya untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai aspek perencanaan.

Berakar pada Tradisi Belanda dan Eropa Barat

Dasar metodologi perencanaan pun diletakkan, yang berakar pada tradisi Belanda dan Eropa Barat. Setelah penyerahan kedaulatan (1949) dan penghapusan negara federal (1950), pemerintah Indonesia membentuk kembali pemerintah pusat.

"Dari sudut pandang perencanaan, perubahan ini mulanya tidak menimbulkan perubahan terlalu mendasar: Ordonansi Pembentukan Kota yang ada (diajukan pada 1938, disahkan pada 1948), Rancangan Undang-undang Penataan Ruang (yang diajukan pada 1951), dan kurikulum di berbagai universitas masih tetap didasarkan pada paradigma Belanda," tulis Pauline. (hlm.34).

Bergeser ke Konsep dan Ide Amerika

Seiring waktu berjalan, metodologi pendekatan Belanda yang telah lama mendominasi perencanaan Indonesia akan digantikan oleh konsep dan ide Amerika. Perubahan ini berawal sebagai akibat perdebatan mengenai Irian Barat, di mana hubungan Indonesia - Belanda membeku pada 1957.

Sehingga, sejumlah posisi yang semula dipegang para profesional Belanda diambil alih oleh orang-orang Eropa lainnya dan orang Amerika Utara. Sejak itu, perubahan-perubahan mulai berlangsung selama tahun 1960-an.

Penataan ruang pada 1970 hingga setelah Reformasi 1998 ada di halaman selanjutnya...

Pada awal 1970-an, para perencana dan arsitek makin banyak beralih ke paradigma Amerika Utara dan perubahan-perubahan yang lebih besar dilakukan dalam kaitan dengan metodologi perencanaan serta pandangan dalam sistem pendidikan.

Pada waktu yang bersamaan, pengenalan Demokrasi Terpimpin (1959) dan Orde Baru (1965) secara mantap memusatkan pemerintah Indonesia. Akibatnya, perencanaan berangsur-angsur menjadi suatu disiplin yang tidak membuka peluang untuk kebutuhan atau penyesuaian lokal.

Perubahan setelah Reformasi 1998

Kemudian, masa reformasi 1998 menawarkan kesempatan untuk secara mendasar mengubah status quo yang ada. Kesempatan untuk desentralisasi pemerintah digunakan, mengakibatkan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi mulai Januari 2002.

"Perbedaan utama sekarang adalah bahwa para administrator dan perencana masa kini, berbeda dengan kolega mereka hampir seabad yang lalu, tidak perlu mulai dari tabula rasa dan dapat menggunakan sumber pengalaman sejarah dan contoh-contoh yang melimpah," tulis Pauline dalam kesimpulan artikelnya, Awal Penataan Ruang di Indonesia (hlm. 35).

Halaman 2 dari 2
(dil/rih)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads