Kagetnya Megawati soal Loyalis Puan di DPR Bentuk 'Dewan Kolonel'

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada gerakan 'Dewan Kolonel' dari loyalis Puan Maharani di Fraksi PDIP DPR. Hal itu, kata Hasto, sudah dikonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto kalau 'Dewan Kolonel' itu adalah guyonan.

"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan Mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," kata Hasto kepada wartawan, di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, demikian dilansir detikNews, Selasa (21/9/2022).

Megawati Kaget soal Dewan Kolonel

Hasto mengungkap respons Ketua Umum Megawati Soekarnoputri usai mengetahui adanya gerakan 'Dewan Kolonel'. Megawati disebutnya kaget dan langsung mengkonfirmasi hal itu.

"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ujarnya.

"Karena Fraksi PDI Perjuangan DPR RI adalah satu sebagai alat kelengkapan partai di dalam menjalankan tugas-tugas partai di dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, pengawasan agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," lanjut Hasto.

Pernyataan Puan soal 'Dewan Kolonel'

Puan sudah buka suara dan menyatakan sah-sah saja dengan gerakan tersebut. Hasto meluruskan maksud Puan.

"Nggak ada, kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada," ujarnya.

Hasto mengingatkan Fraksi PDIP di DPR untuk melakukan tugas sesuai fungsinya. Dia meminta semua kader disiplin dan meneruskan arahan Megawati untuk membantu rakyat.

"Saya juga memberi tahu Pak Utut selaku Ketua Fraksi bahwa fraksi PDIP DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," ujarnya.

Simak lebih lengkap di halaman berikutnya...