Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada jajaran Pemkab Blora usai viral istri perangkat desa yang memotong bantuan kompensasi BBM. Di sana, dia memberi peringatan bila hal sama kembali terjadi bakal diproses hukum.
"Saya mengingatkan kepada mereka, nggak boleh, apapun nggak boleh (memotong bantuan) dan kita minta ini peringatan terakhir. Kalau nggak besok diproses, pasti diproses," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).
Ganjar memberikan peringatan saat dirinya memberi pengarahan kepada jajaran Pemkab Blora usai terhembus isu adanya pemotongan bantuan. Di sana, dirinya juga menyampaikan bila pemotong bantuan itu merupakan pengkhianatan pada negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM. Maka mereka yang bermain hal kotor di sini, itu pengkhianat negara. Itu berkhianat kepada negara," lanjutnya.
Pengarahan itu disebut merupakan insiatif dari Bupati Blora usai kejadian tersebut. Di sana, hadir juga para Camat, Kades, Forkompimda, Polisi, dan TNI.
Selain menyoroti kasus pemotongan bantuan, Ganjar juga meminta berbagai pihak untuk memverifikasi dan memvalidasi para penerima bantuan. Hal itu dinilai perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
"Kita minta ini diawasi sekaligus verifikasi dan validasi data sehingga data terakhir yang disampaikan itu yang nanti digunakan. Saya sudah minta agar hasil verifikasi dikirim ke Mensos dan saya akan ikut pantau. Satu juga ingatkan lagi nggak boleh memotong seluruh bantuan yang ada," katanya.
Sebab masih ada laporan bahwa ada masyarakat dalam kategori mampu bahkan nama seorang kepala desa masuk dalam daftar penerima bantuan.
"Yang tidak berhak dapat itu ada dua hal kita salah mendata atau barang kali terjadi kolusi pada saat pendataan, itu juga mesti diverifikasi ulang. Nah tadi ada komitmen perwakilan dari Kades yang menyampaikan 'kami mau bersih-bersih Pak. Kami siap'," kata Ganjar.
(apl/apl)