.webp)
DPD PKS Solo, turut buka suara dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubidi. Ketua DPD PKS Solo, Daryono menilai keputusan pemerintah tersebut akan semakin menyusahkan masyarakat, khususnya warga miskin.
"Kenaikan BBM Subsidi mengkhianati kepercayaan rakyat. Pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk mensejahterahkan masyarakat, dengan menstabilkan harga kebutuhan, dan menyiapkan lapangan kerja," katanya, Selasa (6/9/2022).
Hal itu sesuai janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, lanjut Daryono, faktanya BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalih pemerintah yang menilai APBN membengkak akibat subsidi BBM ini, dinilai dapat diantisipasi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja, dan praktik korupsi. Termasuk penundaan proyek Ibu Kota Negara (IKN).
"Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas, seperti proyek IKN sehingga tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat," ujarnya.
Pasalnya, kenaikan BBM bersubsidi ini semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru mau pulih pascapandemi COVID-19. Terlebih angka kemiskinan pada tahun 2021 menurut data BPS sebesar 9,4% atau 48.790 penduduk.
Hal ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas angka kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah. Dengan naiknya BBM Subsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Kota Solo.
Terkait BLT Rp 600 ribu yang dijanjikan pemerintah, dianggap hanya menjadi solusi yang bersifat sementara. Terlebih, kata Daryono, penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidak akuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos.
"Oleh karena itu, DPD PKS Kota Surakarta mendesak kepada Pemerintah untuk membatalkan kebijakan Kenaikan BBM Subsidi yang membebani rakyat," pungkasnya.
(apl/aku)
