.webp)
Sekelompok massa dari sejumlah elemen menggeruduk kantor DPRD Brebes, Jawa Tengah, siang ini. Mereka menutup Jalur Pantura sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Massa pendemo ini berasal dari sejumlah elemen, seperti HMI, Sapma PP, GMNI, PMII, dan lainnya. Aksi ini didahului dengan longmarch dari Stadion Karang Birahi menuju gedung DPRD Brebes.
Sesampai di kantor wakil rakyat, massa langsung menutup jalur Pantura. Sambil membentangkan spanduk berisikan penolakan soal kenaikan harga BBM, satu per satu perwakilan kelompok massa melakukan orasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pantauan di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB, akibat aksi ini akses kendaraan dari barat (dari arah Jakarta) ke timur (menuju arah Semarang) tertutup. Selama berlangsung unjuk rasa, petugas mengalihkan arus lalu lintas kendaraan ke lajur selatan. Laju kendaraan tampak tersendat karena harus mengantre namun tidak sampai macet total.
 Aksi massa demo menutup jalur Pantura di Brebes memprotes kenaikan harga BBM, Senin (5/9/2022). Foto: Imam Suripto/detikJateng |
Koordinator aksi, Jepri Saputro, mengatakan aksi demo ini untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Menurutnya, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, seperti naiknya harga sembako, ongkos angkutan, dan melemahnya daya beli masyarakat.
"Kami aliansi OKP, mahasiswa dan masyarakat Brebes, hari ini turun ke jalan untuk memprotes kebijakan menaikkan harga BBM. Kebijakan itu akan berdampak pada naiknya bahan pokok, ongkos angkutan seperti ojol dan menurunkan daya beli masyarakat," tandas Jepri di lokasi, Senin (5/9/2022).
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan massa dalam demo ini. Tuntutan itu yakni menolak secara tegas kebijakan kenaikan barga BBM bersubsidi, pemerintah daerah harus menaikkan UMK Brebes 30 persen, pemerintah daerah harus melibatkan rakyat dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah, berantas mafia BBM di Kabupaten Brebes, pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kenaikan BBM dan migas, dan pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk menginstruksikan KPK memeriksa BBM dan migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Para pendemo ini ditemui Bupati Brebes Idza Priyanti, Sekda Djoko Gunawan, dan pimpinan DPRD. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan para pejabat tersebut.
Mahasiswa mendesak Bupati Brebes menandatangani dukungan terkait tuntutan mahasiswa. Namun tanpa alasan yang jelas, Bupati menolaknya dan langsung meninggalkan lokasi demo.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wahid Turmudi mengatakan pihaknya akan mengakomodir tuntutan para pendemo. Tuntutan mereka akan diteruskan ke pemerintah pusat.
"Aspirasi masyarakat akan kita tampung dan diteruskan ke pemerintah pusat," ujar Teguh singkat.
(rih/dil)
