Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas menterinya yang tidak berprestasi. Hal itu sebagai bagian dari evaluasi PDIP terhadap kinerja menteri di pemerintahan.
"Tapi dalam hal evaluasi presiden, menteri tidak berprestasi, PDIP mengusulkan presiden mengambil suatu tindakan yang tegas," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seperti dikutip dari detikNews, Selasa (23/8/2022).
Usulan itu diberikan sebagai respons terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang berdampak bagi rakyat miskin. PDIP menekankan soal sensitivitas terhadap krisis di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis karena tekanan-tekanan global ini dan dampak pandemi yang belum selesai untuk bekerja sebaik mungkin. Karena apapun presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya," jelasnya.
Menurut Hasto, PDIP menilai saat ini yang perlu dilakukan Presiden Jokowi adalah mengisi jabatan menteri yang kosong. Sedangkan mengenai kemungkinan reshuffle kabinet partainya percaya kepada keputusan Jokowi.
Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reshuffle kabinet jika dibutuhkan. Faldo mengatakan ada pos menteri yang masih kosong.
"Semuanya sangat memungkinkan. Apalagi masih ada pos menteri yang masih kosong hingga hari ini. Ya pasti akan diisi. Pasti ada reshuffle," kata Faldo saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/8/2022). Pernyataan Faldo merupakan penjelasan soal pernyataan Jokowi yang mengatakan reshuffle masih mungkin dilakukan.
(ahr/ahr)