Diagram kekaisaran Irjen Ferdy Sambo yang belakangan ramai beredar di media sosial dibentangkan dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kompolnas. Anggota dewan ramai-ramai minta penjelasan kepada ketua Kompolnas Mahfud Md sebagai yang pertama menyebut adanya 'Kerajaan Sambo' di institusi Polri.
Dilansir detikNews, anggota Komisi III DPR Faksi PDIP Arteria Dahlan hingga membawa diagram kekaisaran Ferdy Sambo dalam rapat bersama Mahfud Md. Tidak hanya satu, Arteria mengaku membawa banyak diagram terkait kekaisaran Ferdy Sambo.
"Berikutnya mengenai kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti mabes dalam mabes, layaknya kerajaan internal mabes seperti sub-mabes. Saya ingin tanyakan ini kaitan dengan tugas Kompolnas. Ini diagram kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan, bener nggak sih nih," kata Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arteria sambil menunjukkan lembaran yang berisi diagram kekaisaran Sambo. Ada beberapa lembar yang terlihat.
"Ini diagram pertama, kemudian diagramnya banyak, Pak, diagram kedua ada lagi," kata Arteria.
Pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, lantas menimpali Arteria. Sahroni meminta Arteria menjelaskan terkait diagram yang didapat itu.
"Jelasin terkait dengan diagram, kaya Pak Benny kan ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan, sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria," ujarnya.
Arteria enggan menjelaskan diagram itu. Dia meminta Mahfud membuka siapa yang terlibat dalam kekaisaran Sambo, terutama di daerah pemilihannya Jawa Timur.
"Kami mohon, Pak, kemudian ada grup Sambo di daerah-daerah. Saya di dapil saya nggak mau ada yang begini, Pak, kasih tau yang di Jatim siapa, Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak," ujarnya.
Simak penjelasan Mahfud Md di halaman selanjutnya..
Mahfud menegaskan pernyataan kerajaan Sambo merujuk pada kekuasaan Sambo sebagai Kadiv Propam Polri. Dia mengusulkan agar divisi ini kewenangan dan tugasnya dipisah seperti lembaga kekuasaan pemerintah atau trias politica yang terbagi dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.
"Yang saya katakan itu Divisi Propam itu. Setiap biro ini kalau dia memeriksa ini produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki, harus Pak Sambo. Kalau dia menghukum harus juga Pak Sambo. Kenapa ini tidak dipisah saja kayak kita buat trias politica. Yang meriksa dan yang menyelidiki dan yang memutuskan beda dong," lanjut Mahfud.
Mahfud juga menjawab terkait diagram yang dibawa Arteria Dahlan. Mahfud mengatakan tidak tahu terkait maksud diagram itu. Mahfud juga mengaku punya banyak diagram kekaisaran Sambo. Tapi dia enggan membahas hal itu dalam rapat.
"Diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali, tadi bapak sedang keluar ketika saya cerita soal diagram, saya punya data banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti aja lah, saya juga tidak tahu sumbernya dari mana kan isu itu berseliweran gitu, saya ndak pernah bilang gitu, tapi nanti deh suatu saat," ujarnya.