KPK Arsipkan Laporan Atas Gibran-Kaesang, Dosen UNJ Ubedilah Protes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menindaklanjuti laporan kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun selaku pelapor protes.

Ubed begitu akrab disapa yang melaporkan dugaan KKN itu ke KPK pada Januari 2022 masih meyakini adanya keterlibatan dua putra Jokowi tersebut. Dia menyayangkan sikap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut dugaan tersebut sumir.

"Terhadap jawaban KPK tersebut saya menyayangkan argumen komisioner tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan pejabat negara karena dinilai bukan penyelenggara negara. Padahal, secara nyata-nyata Gibran dan Kaesang adalah putra dari penyelenggara negara, Presiden Republik Indonesia," kata Ubedilah kepada wartawan, demikian dilansir detikNews, Minggu (21/8/2022).

Ubed menyampaikan Gibran juga telah menduduki jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo. Pada saat dilantik menjadi Wali Kota, kata dia, Gibran masih terdaftar sebagai Komisaris PT Siap Selalu Mas dan Komisaris utama PT Wadah Masa Depan.

Selain itu, masih ada 20 perusahaan yang dimiliki dua putra Jokowi itu. Menurut Ubed, KPK harus memeriksa potensi KKN dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut.

Ubedilah menilai pernyataan Ghufron soal laporan sumir tidak tepat. Dia berkata telah menyampaikan berbagai data dan penjelasan saat diperiksa 26 Januari 2022.

"KPK semestinya bisa menelusuri data-data awal tersebut hingga menemukan peluang untuk mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan tersebut," ujarnya.

Ubed pada Januari lalu melaporkan dugaan KKN dalam sejumlah perusahaan yang dimiliki Gibran dan Kaesang.

Laporan Ubed terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dugaan KKN dalam relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Pernyataan KPK soal Laporan Terhadap Gibran dan Kaesang

Sebelumnya, KPK menyampaikan laporan terhadap Gibran dan Kaesang tidak dapat dilanjutkan karena keduanya bukan penyelenggara pemerintah.

"Jadi sesungguhnya, yang dilaporkan, asumsinya adalah ini sama-sama sebelum menjadi pejabat negara," jelasnya.

"Kami kemudian telah melakukan verifikasi, klarifikasi kepada pelapor dan bertemu langsung kepada pelapornya," lanjut Ghufon.

Ghufron juga menyebut Ubedilah tidak mempunyai uraian fakta hingga data pendukung terkait laporannya ke KPK. Jadi, laporan itu menjadi tidak jelas.

"Sejauh ini indikasi tindak pidana yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas dan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi dan atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan," jelas Ghufron.

Simak lebih lengkap di halaman berikutnya...