Jokowi Pamer Ungkap 3 Kasus Korupsi Besar, Pukat UGM Singgung Pelemahan KPK

Jauh Hari Wawan S - detikJateng
Kamis, 18 Agu 2022 15:28 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Yogyakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kinerja pemberantasan tiga kasus megakorupsi di Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8). Tiga kasus megakorupsi yakni kasus Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda itu ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk pamer keberhasilan tersebut menurut saya memang kejaksaan pantas mendapatkan apresiasi ya. Karena kejaksaan berhasil mengungkap kasus-kasus dengan kerugian negara yang sangat besar," kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).

Kendati demikian Zaenur melihat bahwa sejak awal KPK memang sudah didesain untuk tidak bisa menangani kasus besar. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir lembaga anti rasuah itu terus dilemahkan. Mulai dari revisi UU KPK hingga adanya segudang masalah yang menimpa pimpinan KPK.


"KPK kemudian sejak awal memang di desain di 2019 itu untuk menjadi kerdil. Tidak mampu untuk menangani kasus-kasus besar dan itu terbukti di 2022 KPK tidak memiliki kasus yang strategis," ungkapnya.

Ia menilai pelemahan seperti ini kemudian berakibat KPK tidak bisa mendorong dan mendukung upaya pembenahan di tubuh penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan. Padahal selama ini, lanjutnya, KPK lah yang paling banyak melakukan penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.

"Ya kalau KPK ini memang sama sekali tidak bisa dibanggakan ya tahun-tahun terakhir ini dan menurut saya itu by design sejak awal. Mungkin orang ada yang berpikir begitu bahwa kemudian kejaksaan sudah bisa mengungkap kasus-kasus yang besar sehingga sebenarnya KPK juga tidak lagi dibutuhkan gitu," ucapnya.

Di sisi lain, kendati kejaksaan berhasil mengungkap kasus-kasus besar dalam kategori kerugian keuangan negara, tetapi kejaksaan juga punya kekurangan. Karena kejaksaan tidak terbiasa mengungkap kasus-kasus besar yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Berbeda dengan KPK.

"KPK misalnya mengungkap korupsi yang dilakukan oleh, misalnya pada masa lalu oleh jenderal polisi atau oleh menteri, oleh Mahkamah Konstitusi, oleh para jaksa, para hakim, nah ini tidak bisa dilakukan oleh kejaksaan," bebernya.

Menurut Zaenur, kejaksaan yang dibanggakan oleh Presiden menangani kasus-kasus besar itu juga sama sekali belum ada perubahan signifikan menjadi institusi yang bersih dari korupsi.

"Artinya benar bahwa kejaksaan punya prestasi tetapi pemerintah itu juga tidak membuat satu reformasi yang mendasar di tubuh kejaksaan," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Zaenur, trisula penegakkan hukum anti korupsi itu ada kepolisian, kejaksaan dan KPK. Ketiga unsur itu bisa saling mengisi saling mendukung. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri.

"Ketika hanya kejaksaan yang diberi mandat dalam tanda kutip kepercayaan tinggi sedangkan KPK-nya dilemahkan maka ujungnya ya pemberantasan korupsi itu tidak menyasar pada aktor-aktor yang memilik kedudukan yang sangat tinggi," ungkapnya.

"Semoga ini bisa dipahami bahwa semua itu bisa saling mengisi saling mendukung," pungkasnya.



Simak Video "Mahasiswa UGM Ciptakan Tongkat Pintar untuk Lansia dan Tunanetra"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/apl)