Pecat Kadus di Pekalongan gegara Pilkades, Kini Sang Kades yang Diberhentikan

Robby Bernardi - detikJateng
Kamis, 11 Agu 2022 15:11 WIB
Penyerahan SK pemberhentian sementara Kades Kebonagung di Kantor Camat Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (11/8/2022).
Penyerahan SK pemberhentian sementara Kades Kebonagung di Kantor Camat Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (11/8/2022). Foto: Robby Bernardi/detikJateng
Kabupaten Pekalongan -

Perkara pemecatan Kepala Dusun (Kadus) Gutoko, Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Muh Khaerudin, diduga gegara Pilkades, memasuki babak baru. Setelah Kadus menang gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), kini Kepala Desa Kebonagung yang memecat Kadus, Andi Kristiyanto, diberhentikan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Camat Kajen Agus Purwanto mengatakan SK pemberhentian sementara kepala desa tersebut tertuang dalam SK Bupati Pekalongan Nomor 140/373 TAHUN 2022, tentang pemberhentian sementara Andi Kristiyanto selaku Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, masa jabatan 2019-2025.

"Ini sebetulnya masalah sudah lama dua tahun yang lalu sejak Pak Kades, menghentikan (sepihak) permanen perangkat desa," kata Agus kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).


Dari pemberhentian Kadus secara sepihak itu, dijelaskan Agus, para Perangkat Desa Kebonagung kemudian mengadukan ke pihak Kecamatan Kajen dan Inspektorat.

"Inspektorat kemudian memproses dan bekerja sesuai SOP-nya, karena mekanismenya penghentian oleh Kepala Desa tidak sesuai aturan yang ada, Inspektorat memerintahkan Kades agar mengembalikan (yang dihentikan) ke jabatan semula. Namun, tidak dilakukan, hingga Pemkab mengeluarkan surat peringatan pertama dan kedua, hingga berujung sanksi penghentian sementara ini," ungkapnya.

Bahkan, karena kasus itu pun, salah satu perangkat desa kemudian mengambil jalur hukum dengan menggugat putusan Kades Kebonagung tersebut ke PTUN Semarang.

"Dimenangkan oleh perangkat desa tersebut, kemudian tergugat yakni Kepala Desa banding juga di dalam pengadilan. Banding justru hasilnya menguatkan yang ada di PTUN Semarang, bahwasanya Pak Kades, harus mengembalikan hak dan martabat perangkat desa seperti sediakala, tapi belum dilaksanakan oleh Kepala Desa," jelasnya.

SK pemberhentian sementara Kades Kebonagung tersebut diserahkan kepada perwakilan pihak desa di Kantor Camat Kajen.

"Acara ini sendiri sedianya telah diundang Kades yang bersangkutan, namun sampai saat ini belum datang," imbuhnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya...