Nasional

Klaim Anies Ganti Nama 22 Jalan Jakarta Tak Bebani Warga Berbuah Kritik

Tim detikNews - detikJateng
Selasa, 28 Jun 2022 10:01 WIB
Gubernur Anies Baswedan pimpin upacara HUT Jakarta ke-495
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Tiara Aliya Azzahra/detikcom)
Solo -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dampak dari perubahan nama jalan tidak akan membebani warga. Namun sejumlah penjelasan Anies tetap menuai kritik.

"Saya ingin sampaikan penegasan ulang terkait dengan adanya perubahan nama-nama jalan di Jakarta, yang perubahan ini memiliki konsekuensi yang kemudian diduga membebani masyarakat. Kami tegaskan bahwa semua perubahan itu insyaallah tidak membebani, baik biaya maupun yang lain," kata Anies, demikian dikutip dari detikNews, Selasa (28/6/2022).

Anies menjelaskan alasan di balik pergantian 22 nama jalan di Jakarta yakni demi mengenang jasa para tokoh Jakarta. Pergantian serempak, kata Anies, dilakukan demi memudahkan administrasi.


"Karena penamaan baru (jalan di Jakarta) hampir tidak ada, dulu saat (jalan) diberi nama mereka (tokoh Jakarta) masih hidup," jelas Anies.

"Tapi ini tidak selesai di sini, Ini gelombang 1, nanti kita akan teruskan sampai tuntas," sambungnya.

Salah satu penanganan yang disampaikan Anies mengenai pergantian nama ini yakni warga tidak dibebani biaya pengurusan dokumen. Anies menjamin semuanya diurus secara gratis.

Selain itu, Anies mengatakan data lama masih berlaku. Sehingga data kependudukan yang lama tetap sah sambil menunggu pergantian ke dokumen baru. Perubahan akan berlangsung secara bertahap.

"Pesan utama, ini tidak akan merepotkan bagi warga, semua akan dilakukan Dukcapil terkait kependudukan. Nanti ada pengurusan, datang baru berganti," kata Anies.

"Semua yang tercatat di KTP, KK, dokumen tanah, kendaraan bermotor semuanya masih sahih, bersamaan dengan masa berakhirnya validitas dokumen, dan ganti dokumen baru, barulah nama baru itu dimasukkan. Kecuali mau proaktif mendatangi dan mengubahnya. Intinya seperti itu," lanjut Anies.

Penjelasan Anies dikritik seorang anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta sebagai retorika. Simak selengkapnya di halaman berikut...