.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dampak dari perubahan nama jalan tidak akan membebani warga. Namun sejumlah penjelasan Anies tetap menuai kritik.
"Saya ingin sampaikan penegasan ulang terkait dengan adanya perubahan nama-nama jalan di Jakarta, yang perubahan ini memiliki konsekuensi yang kemudian diduga membebani masyarakat. Kami tegaskan bahwa semua perubahan itu insyaallah tidak membebani, baik biaya maupun yang lain," kata Anies, demikian dikutip dari detikNews, Selasa (28/6/2022).
Anies menjelaskan alasan di balik pergantian 22 nama jalan di Jakarta yakni demi mengenang jasa para tokoh Jakarta. Pergantian serempak, kata Anies, dilakukan demi memudahkan administrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena penamaan baru (jalan di Jakarta) hampir tidak ada, dulu saat (jalan) diberi nama mereka (tokoh Jakarta) masih hidup," jelas Anies.
"Tapi ini tidak selesai di sini, Ini gelombang 1, nanti kita akan teruskan sampai tuntas," sambungnya.
Salah satu penanganan yang disampaikan Anies mengenai pergantian nama ini yakni warga tidak dibebani biaya pengurusan dokumen. Anies menjamin semuanya diurus secara gratis.
Selain itu, Anies mengatakan data lama masih berlaku. Sehingga data kependudukan yang lama tetap sah sambil menunggu pergantian ke dokumen baru. Perubahan akan berlangsung secara bertahap.
"Pesan utama, ini tidak akan merepotkan bagi warga, semua akan dilakukan Dukcapil terkait kependudukan. Nanti ada pengurusan, datang baru berganti," kata Anies.
"Semua yang tercatat di KTP, KK, dokumen tanah, kendaraan bermotor semuanya masih sahih, bersamaan dengan masa berakhirnya validitas dokumen, dan ganti dokumen baru, barulah nama baru itu dimasukkan. Kecuali mau proaktif mendatangi dan mengubahnya. Intinya seperti itu," lanjut Anies.
Penjelasan Anies dikritik seorang anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta sebagai retorika. Simak selengkapnya di halaman berikut...
Namun klaim Anies itu langsung disambut kritik. Anggota DPRD DKI F-PDIP Dwi Rio Sambodo mengatakan dampak perubahan nama jalan bukan sekadar pembuatan KTP baru. Dia bahkan menyebut Anies pandai beretorika.
"Itu kan hanya teori saja tentang rencana penanganan terhadap dampak perubahan jalan, sebagaimana kebiasaan Gubernur Anies yang selalu memudahkan persoalan dengan hanya bermodalkan retorika tapi mangkrak dalam kenyataan realisasinya," kata dia kepada wartawan, Senin (27/6).
Menurutnya perubahan nama jalan seharusnya melibatkan masyarakat. Sementara menurutnya ada banyak persoalan tentang macetnya pemekaran wilayah di tingkat RT, RW, dan kelurahan.
Dia menduga perubahan nama jalan ini pengalihan kegagalan Anies memimpin DKI selama lima tahun. Dia menyoroti capaian pembangunan rumah susun dari target 232 ribu baru tercapai 1 persen.
Selain itu Rio menilai Anies lebih mengedepankan simbol-simbol tanpa diiringi hasil kerja. Anies juga dinilai mengerjakan cara kerja secara abstrak.
"Penanggulangan banjir yang belum ada 1 kilometer pun dikerjakan dari 17 kilometer dari total 33 kilometer aliran sungai baik dalam bentuk naturalisasi/normalisasi, ruang kelas baru siswa masuk sekolah yang tidak bertambah, OK OCE yang punya target 200 ribuan tapi baru 6.000 UMKM yang terselesaikan," sambung Rio.
