Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri menyebut akan menyerahkan data penduduk semester satu sebagai bahan untuk menyusun DPS dan DPT kepada KPU RI, Juli mendatang. Hingga saat ini, perkiraan jumlah pemilih saat Pemilu 2024 mencapai 206 juta orang.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, sudah melakukan tiga kali koordinasi dengan KPU RI terkait persiapan daftar pemilih. Zudan menyebut dengan sinergi ini pemutakhiran data secara berkelanjutan akan berjalan terus.
"Dan di bulan Juli nanti kami menyerahkan penduduk semester satu sebagai bahan untuk menyusun DPS (daftar pemilih sementara) dan DPT (daftar pemilih tetap)," katanya saat menghadiri HUT ke-80 SMA N 3 Jogja di Pedukuhan Jonoran Wetan, Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Minggu (26/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, pada bulan Oktober nanti pihaknya akan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada KPU. Menurutnya, proses tersebut akan berlangsung hingga tahun 2023.
"Dan nanti di bulan Oktober kami menyerahkan DP4. Jadi dari daftar penduduk semester satu kita olah jadi DP4, kita serahkan ke KPU dan KPU nanti membuat DPS dan DPT, tapi prosesnya nanti masih panjang nanti 2023 akhir," ujarnya.
Terkait perkiraan jumlah pemilih dalam Pemilu 2024, Zudan menyebut sekitar 200 juta orang. Namun jumlah tersebut masih akan bergerak seiring perkembangan yang muncul di lapangan.
"Yang jelas per hari ini datanya masih 206 juta untuk pemilih Pilpres, tapi pasti akan terjadi pergeseran. Karena kan ada yang meninggal, jadi TNI-Polri, ada TNI-Polri yang pensiun, ada yang ke luar negeri dan ada yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri," ucapnya.
Lebih lanjut, dia belum bisa memastikan jumlah pemilih yang mengalami pergeseran seperti yang dia katakan di atas. Mengingat daftar pemilih baru diserahkan pada 16 bulan sebelum Pemilu 2024.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
"Nanti itu (jumlah pemilih Pemilu) bergerak, daftar pemilih diserahkan 16 bulan sebelum Pemilu. Bisa 16 bulan itu kan yang meninggal bisa ribuan, pindah penduduk ribuan, pindah ke luar negeri bisa ribuan orang," katanya.
Sebelumnya diberitakan, tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai pertengahan bulan Juni. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta seluruh jajarannya latihan tersenyum agar maksimal melayani peserta pemilu dan pemilih.
"Di antara yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat saya, kolega kerja saja, teman-teman di KPU pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, karena pemilu adalah konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, maka sesungguhnya KPU penyelenggara Pemilu adalah manajer konflik. Oleh karena itu, dilarang anggota KPU menjadi bagian faktor penyebab konflik," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).
Hasyim mengatakan pada hari ini tahapan Pemilu 2024 dimulai. Pada hari ini pula, kata dia, tepat 20 bulan menjelang hari pemungutan suara.
"Pada malam hari ini, malam Rabu, tanggal 14 Juni 2022, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024 hari pemungutan suara dihitung mundur, pada hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan menurut mandat konstitusi dan mandat undang-undang pada hari ini adalah hari dimulainya tahapan pemilu tahun 2024," katanya.
"Tentu KPU tidak bisa bekerja sendirian, kami selalu mohon dukungan kepada pemerintah, DPR, partai politik, segenap pimpinan bangsa Indonesia dan juga mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Simak Video "Video: Heboh 10 Nisan Makam di Bantul Dirusak OTK"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/aku)