.webp)
Kepala desa di Wonogiri berharap mendapat dana purnatugas usai mereka tidak menjabat nanti. Selain itu, para kades ini juga mengusulkan pengadaan kendaraan dinas baru.
Permintaan dana purnatugas bagi kepala desa dan pengadaan motor dinas baru itu muncul saat acara arahan Bupati Wonogiri kepada para kepala desa di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, hari ini.
Perwakilan kepala desa, Purwanto, mengaku tidak menuntut jumlah atau nominal dana purnatugas yang mereka usulkan. Selama ini, saat kades berhenti menjabat, mereka hanya mendapatkan satu kali gaji penghasilan tetap sebesar Rp 4 juta. Sedangkan untuk perangkat desa Rp 2 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlahnya kami serahkan kepada pemerintah. Yang terpenting harapan kami ada jasa purnatugas. Kami berharap semua penyelenggara pemerintah desa di Indonesia diberi penghargaan itu," ungkap Kades Krandegan, Kecamatan Bulukerto ini.
Purwanto juga mengusulkan motor dinas baru bagi kades di Wonogiri. Menurutnya motor dinas yang saat ini dipakai sudah tidak layak.
"Kalau tidak salah itu motor dinas (kades) itu ada saat saya menjabat pertama kali, sekitar (tahun) 2006 kalau tidak salah. Sekarang Honda Supra, kalau yang ini nanti monggo terserah Pemkab," kata Purwanto.
"Usulan kami ini memang belum memiliki payung hukum. Maka kami berharap dukungan dari pihak terkait. Harapan ini bisa terwujud itu nanti bisa dibantu pemkab, dewan, provinsi maupun nanti tindaklanjut dari pusat," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku telah mendengar aspirasi dari para Kades, baik terkait usulan dana purna tugas maupun pengadaan motor dinas baru. Menurut Jekek, sapaan akrabnya, berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, belum ada payung hukum terkait usulan dana purnatugas bagi para kades.
"Kalau dari kami (Pemkab Wonogiri) untuk itu (dana purna bakti) masih belum memungkinkan. Sebab aturannya belum ada. Tentu kami akan melangkah sesuai aturan yang ada," kata Jekek.
Terkait motor dinas baru, lanjutnya, pernah disuarakan pada akhir 2019 lalu. Sebab kendaraan dinas pada saat itu sudah 10 tahun lebih. Saat 2019 akan direalisasi, ada pandemi COVID-19 sehingga tertunda. Saat itu dana yang dianggarkan sekitar Rp 7 Miliar.
Jekek memastikan, pengadaan motor dinas baru bagi para kades akan direalisasikan pada 2023. Ia menilai kerja dan kinerja kades sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Beberapa waktu lalu kendaraan dinas baru yang direkomendasikan untuk para kades adalah Yamaha N-Max. Namun, hal itu masih akan dibahas lebih lanjut," kata Jekek.
(aku/sip)
