Politisi PDIP Aria Bima Sebut Demokrasi Era Jokowi Lebih Baik Dari Orba

Ari Purnomo - detikJateng
Senin, 25 Apr 2022 20:30 WIB
politisi pdip, aria bima
Politisi PDIP, Aria Bima. Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikJateng
Solo -

Politisi PDIP Aria Bima mengklaim kebebasan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih bagus jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru.

"Saya sangat yakin, tidak skeptis, tidak pesimis apa yang ada di dunia perpolitikan, demokrasi saat ini sangat jauh lebih baik dari era sebelumnya, terutama di era sebelum reformasi," kata Aria Bima di sela kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di rumah dinas Wakil Walikota Solo, Senin (25/4/2022).

"Bayangkan saja saat Orde Baru (Orba) dunia medsos seperti ini, akan lenyap di muka bumi Indonesia, itu pasti," imbuh Wakil Ketua Komisi VI itu.

Aria Bima juga mengatakan, ranking indeks demokrasi Indonesia juga terus membaik selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dia berujar, sebelumnya indeks demokrasi Indonesia berada di posisi 119 dunia dan sekarang sudah berada di angka 111 dunia.

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di rumah dinas Wakil Walikota Teguh Prakosa, Senin (25/4/2022).Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di rumah dinas Wakil Walikota Solo Teguh Prakosa, Senin (25/4/2022). Foto: Ari Purnomo/detikJateng

Politisi senior PDIP itu juga menilai kebebasan demokrasi saat ini, seperti yang terjadi dalam sejumlah aksi demonstrasi, sudah terlalu vulgar.

"King of Lips Service begitu bebasnya, dan bahkan ada yang lebih vulgar lagi," katanya.

Berkaitan dengan adanya ketakutan masyarakat mengenai sanksi pidana dalam hal kebebasan berpendapat, Aria Bima mengatakan kini sudah mulai ada pembenahan dengan adanya restorative justice.

"Kita semua merasakan kekhawatiran, sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR. Hal lain tentang survei yang mengatakan ada peningkatan ketakutan di masyarakat, itu tidak bisa kemudian diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan," kata Aria Bima.

"Kita harus mencermati bahwa ada satu hal, mengenai ukuran ketakutan untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul," imbuh dia.



Simak Video "DPR Cecar Kementan soal Minta Anggaran Rp 2 Triliun untuk Tangani PMK"
[Gambas:Video 20detik]
(dil/ahr)