.webp)
Sikap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang setuju pemilu 2024 ditunda banyak dikritik. Meski demikian dia tetap berkukuh pada sikapnya itu.
Di sela-sela road show, Zulkifli Hasan bertemu dengan Wali Kota Muchamad Nur Aziz di Pendapa Rumah Dinas Wali Kota Magelang. Saat ditanya terkait wacana penundaan pemilu tersebut, dia meminta wartawan agar mengutip pernyataan sebelumnya.
"Itu sudah ada pernyataan saya, dikutip aja itu ya," katanya sambil berjalan untuk menuju mobilnya, Rabu (2/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga enggan memberikan tambahan pernyataan terkait sikap yang telah diambilnya itu.
"Nggak ada tambahan. Dikutip aja yang sudah ada," tegasnya.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Patrio yang ikut dalam rombongan itu memberikan pernyataan yang serupa.
"Saya ikut perintah Ketum itu. Itu Ketum kalau sudah, berarti sudah dirapatkan dengan kami dan kami sepakat," ujarnya.
Dia juga tidak bersedia memberikan pernyataan tambahan.
"Nggak udah cukup apa bilang Ketum lima langkah tersebut. Itu yang saya lakukan," tegasnya Eko Patrio.
Sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan setuju atas usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dirinya mengatakan akan berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat.
"Kita akan bertemu dengan partai koalisi dan kelompok masyarakat lainnya," kata Zulhas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Zulhas juga mengungkapkan beberapa alasan yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024. Mulai dari siatusi Pandemi COVID-19, ekonomi yang sedang membaik hingga pembangunan yang dinilainya berhasil dalam masa kepemimpinan Jokowi.
Hanya saja, sikap tersebut menuai kritik. Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menyebut usul penundaan Pemilu 2024 dinilai tak mempertimbangkan kehancuran demokrasi.
"Sehubungan dengan sejumlah usul dari tokoh politik dan menteri kabinet kerja ini bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dapat diperpanjang dengan melakukan amandemen terhadap konstitusi, maka dapat saya sampaikan bahwa usul tersebut sesungguhnya tidak bertanggung jawab," kata Taufiqulhadi diutip dari detiknews, Jumat (25/2).
Guru besar tata hukum negara Denny Indrayana cemas dan gusar terhadap usul penundaan Pemilu 2024. Kecemasan Denny Indrayana lantaran usul tersebut berpotensi 'melecehkan' konstitusi.
"Ini adalah perkembangan yang memalukan sekaligus membahayakan. Karena itu, harus pula ditanggapi dengan serius dan cepat. Wacana penundaan pemilu sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi yang telanjang alias pelecehan atas konstitusi (contempt of the constitution)," kata Denny Indrayana.
Baca juga: Siskaeee Positif COVID-19 |
(ahr/ahr)
