.webp)
Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, hari ini. Mereka ingin melihat langsung persoalan yang terjadi di desa itu.
Dalam kesempatan tersebut rombongan bertemu langsung dengan warga. Mereka menemui kelompok warga yang pro dengan penambangan kuari maupun warga yang menolak. Pertemuan itu digelar secara terpisah.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa menyebut masing-masing warga punya hak untuk menerima maupun menolak rencana penambangan kuari di desa tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Suasana Wadas Terkini, Polisi Masih Berjaga |
"Tujuan kami ke sini, agar kami mengetahui secara adil permasalahan yang ada. Warga agar mendapatkan perlindungan yang sama antara yang pro maupun kontra," kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, Kamis (10/2/2022).
Kuari atau penambangan batu andesit sendiri rencananya digunakan dalam pembangunan Bendungan Bener.
"Ada dua hal, yang pertama bahwa Desa Wadas adalah bukan wilayah proyek strategis nasional Bendungan Bener. Yang jelas batu-batu ini adalah penunjang kegiatan. Kalau secara hukum kalau ini wilayah bendungan maka ada peraturan yang posisinya masyarakat bisa menerima. Di sisi yang luar bendungan, masyarakat untuk sementara ini bisa menolak karena tidak melanggar aturan apa-apa," jelasnya.
Ia pun berharap agar permasalahan yang terjadi di Desa Wadas bisa segera diselesaikan dengan baik. Selain itu, pihaknya juga meminta agar warga yang pro dan kontra bisa akur kembali seperti sedia kala.
"Ada yang setuju ada yang kontra, harapannya ke depan pro kontra ini bisa akur kembali, dengan pihak pelaksana yang mau mengambil batu bisa menyelesaikannya baik-baik," terang Desmond.
Diwawancara terpisah, beberapa warga Desa Wadas yang menolak tambang tetap berpendirian yang sama. "Pokoknya sampai kapanpun menolak sampai kiamat, mau dialog, sampai sosialisasi, ganti rugi nggak mau," ujar Aman Wahrudin (19).
Hal yang sama disampaikan Hamidah (36) yang mengatakan tentang betapa pentingnya tanah untuk anak dan cucunya kelak.
"Sampai kapanpun menolak. Nggak mau, dikasih uang berapa pun nggak mau, kalau uangkan bisa habis, karena ini kan untuk masa depan anak cucu," kata dia.
Sedangkan beberapa warga lain mengatakan ikhlas dengan proyek pemerintah di desanya.
"Kalau saya iklhas, Mas. Karena ini proyek strategis. Kita nurut sama pemerintah saja," kata Sri (50).
Hal yang sama disampaikan warga bernama Diyah (50), "Nurut sama pemerintah , dulu kan saya pas pengukuran saya ditakut-takuti segitu banyak orang (warga), dilempari batu saya takut. Saya sudah nggak garap saya, saya takut ke ladang."
(ahr/ams)
