Kepolisian Daerah Jawa Tengah memperkirakan pengukuran tanah di Desa Wadas, Purworejo, bisa selesai hari ini. Hingga saat ini polisi masih berjaga di sekitar lokasi pengukuran lahan.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan pada saat ini hanya tinggal sebagian kecil tanah yang belum selesai diukur.
"Dari ratusan bidang, saat ini tinggal 50 bidang yang belum diukur. Sekitar 15 persen dari jumlah keseluruhan. Melihat progresnya, hari ini selesai," kata Iqbal melalui pesan singkat, Kamis (10/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut proses pengukuran yang dilakukan pada hari ini juga cukup kondusif. Apalagi, saat ini aparat keamanan juga tetap standby di kawasan itu untuk mendampingi para petugas pengukur lahan dari BPN.
"Laporan dari kepala Desa Wadas aktivitas bertani berjalan normal, anak-anak sekolah berjalan lancar. Interaksi antara warga masyarakat yang menerima tanahnya diukur dan warga yang belum menerima tanahnya di ukur berjalan lancar tanpa gesekan," jelasnya.
Di sisi lain, Iqbal menyebut ada akun media sosial yang mengatakan suasana Desa Wadas tidak kondusif dan dengan menggunakan kalimat provokatif. Saat ini polisi melakukan penyidikan terkait postingan yang dianggap provokatif itu.
"Adanya isu dan postingan provokatif di akun Wadas melawan adalah hoax. Postingan akun tersebut hoax dan saat ini dalam proses penyidikan terhadap admin dan postingan-postingan yang ada di akun tersebut sebagai sumber berita provokatif," ujarnya.
Sebaliknya, Komunitas Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) membantah kondisi di desa itu saat ini sudah kondusif. Mereka menyebut saat ini warga tengah diliputi rasa ketakutan sehingga memilih berdiam di dalam rumah.
"Sejak kemarin, rasa takut dan trauma tak henti-hentinya menghantui kehidupan warga Wadas. Puluhan anak, saudara, dan suami diangkut paksa tanpa alasan oleh Polres Purworejo menambah kekhawatiran sanak keluarga yang menantikan kepulangan mereka," kata Gempadewa dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikJateng, Kamis (10/2/2022).
"Saat ini warga memanfaatkan pasokan logistik seadanya. Belum lagi, pengepungan aparat kepolisian membuat warga tidak berani keluar desa untuk mencari bahan makanan," sambungnya.
(ahr/ams)