Emak-emak Pekalongan Demo Gegara Tak Dapat Bansos Selama Pandemi

Robby Bernardi - detikJateng
Senin, 24 Jan 2022 13:12 WIB
Aksi demo emak-emak warga Desa Rembun, Kabupaten Pekalongan, Senin (24/1/2022).
Aksi demo emak-emak warga Desa Rembun, Kabupaten Pekalongan, Senin (24/1/2022). (Foto: Robby Bernardi/detikJateng)
Kabupaten Pekalongan -

Emak-emak warga Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, menggelar aksi turun ke jalan. Mereka protes tak dapat bantuan sosial (bansos) selama pandemi serta menuding pemberian bansos salah sasaran.

Para ibu yang menyebut dirinya Aliansi Masyarakat Rembun Meningkatkan Taraf Hidup itu membentangkan sejumlah poster bernada protes. Di antaranya 'Mending aku dasteran suwek timbang Kowe numpak duwe PCX PKH mok delepi' (Lebih baik saya pakai daster sobek, dari pada kami punya motor (PCX), tapi dapat PKH).

Salah satu peserta aksi, Kasriyah (60), mengatakan dengan kondisi kakinya yang cedera akibat jatuh delapan bulan yang lalu, dirinya tidak patah semangat untuk mengadukan nasibnya ke balai desa. Janda tua ini mengaku selama ini hidup seorang dan hanya mengantungkan hidup dari kiriman anak-anaknya.

"Dari awal (Corona) saya tidak pernah dapat (bansos). Ya sebelum ini, saya hanya ngasak (mencari sisa panen) padi saat panen. Tapi karena saya jatuh delapan bulan yang lalu, saya hanya di rumah," kata Kasriyah pada detikJateng, saat ditemui di Balai Desa Rembun, Senin (24/1/2022).

Warga lain, Nur Faizah (55) menyebut program PKH di Desa Rembun, salah sasaran. Menurutnya banyak warga tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut.

"Tidak adil, masak orang yang punya tiga hingga empat sepeda motor dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT)," katanya.

Bahkan, lanjutnya, ada juga warga punya rumah gedung bertingkat dan mobil, dapat bantuan sosial dari PKH hingga BLT. "Alasannya data dari pusat, jadi kalau mau ngusulkan bagaimana? Banyak yang dapat dari saudara perangkatnya," tutur warga lain, Maryati (52).

Saat ditemui detikJateng, Kepala Desa Rembun, Nurhayi (40), tidak menampik adanya salah sasaran dalam pemberian bansos pandemi. Pihaknya juga mengakui sejumlah perangkat desa juga ikut mendapatkan bantuan sosial ataupun Program Keluarga Harapan (PKH).

"Memang ada tiga perangkat yang masuk PKH pada 2020. Sudah kami datangi langsung dan bersedia keluar. Ada satu lagi yang sudah dikeluarkan dari PKH tapi datanya muncul lagi. Bukan dari kesalahan desa," katanya.

"Data penerima PKH dari pusat, pihak kami tidak mempunyai kewenangan apapun juga. Iya masih banyak warga yang mampu yang mendapatkan," imbuhnya.

Namun demikian, pihaknya mengakui di wilayah desanya yang mendapatkan PKH mencapai 300 KK tersebut, 20 warga di antaranya telah mengundurkan diri. "Kami akan update data lagi, mana yang berhak, mana yang tidak," tuturnya.

Sementara itu, Camat Siwalan, Siswanto mengatakan untuk data penerima PKH merupakan kewenangan dari Kementerian Sosial. Siswanto menyebut, terkadang pihak desa sudah memberi update data namun daftar penerima tidak berubah.

"Ya memang masih begitu (salah sasaran), data dari pusat. Pihak desa tidak bisa apa-apa. Langkahnya, ya pihak desa harus melakukan verifikasi langsung untuk data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga ke depan ada perbaikan data penerima bansos apapun dan sesuai sasaran," pungkasnya.



Simak Video "Saat PDAM Grobogan Didemo Emak-emak, Minta Setop Sedot Air Sendang!"
[Gambas:Video 20detik]
(aku/rih)