.webp)
Jelang Pilkada serentak 27 November 2024 nanti, sebanyak 36.824.109 surat suara sedang dalam proses pencetakan. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat Hari Nazarudin mengungkap, sebanyak 35.925.960 surat suara, yakni dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ditambah surat suara cadangan yakni 2,5 persen dari jumlah DPT, atau sekitar 898.149 surat suara.
"Surat suara yang dicetak itu sejumlah 36.858.990, itu sudah DPT plus 2,5% di tingkatan TPS. Ditambah surat suara cadangan PSU itu untuk Pilgub jumlahnya 2.000, lalu untuk pemilihan pasangan Bupati atau Wali Kota juga ada 2.000, jadi ada 54.000 ya total 27 kabupaten dan kota, untuk surat suara cadangan PSU," ucap Hari pada detikJabar, Rabu (16/10/2024).
Ia mengatakan, sampai saat ini eksekusi pembuatan surat suara masih dalam produksi, pasca penetapan tender pemenang lelang. Termasuk surat suara ABTN atau Alat Bantu Tuna Netra ada sebanyak 73.862 yang tengah dicetak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi untuk logistik Pilkada itu ada dua tahap. Tahap pertama itu kotak, bilik, tinta, segel, formulir, beberapa sampul itu di tahap pertama yang sebagian sudah pendistribusian dan sebagian masih produksi. Lalu tahap kedua itu surat suara Pilkada, pemenang lelangnya PT Gramedia dan diproduksi di pabrik Cikarang dan Rancaekek," tutur Hari.
Pendistribusian ke daerah-daerah kemudian akan dilakukan setelah selesai dicetak. Kata Hari, semuanya akan dicetak dan didistribusikan bersama vendor pemenang lelang.
Sementara, untuk kebutuhan kotak dan bilik suara pun sudah didistribusikan. Hari mengatakan, untuk kualitas kotak dan bilik suara persis seperti yang dipakai pada Pemilu kemarin.
Sementara untuk pemilih disabilitas, KPU tak hanya menyediakan TPS yang ramah untuk membantu pemilih tuna netra. KPU Jabar juga akan kita memperhatikan TPS agar ramah seluruh disabilitas.
"Dari mulai lokasi TPS yang akses nya di tempat luas, lapang, dalam PKPU juga diatur dari mulai pintu orang yang mengantar. Kalau regulasi baru tidak ada, hampir sama dengan Pemilu sebelumnya," kata Hari.
"Paling pengaturan barunya kursi tunggunya itu nanti ada kursi tunggu prioritas untuk penyandang disabilitas ataupun yang sudah manula," sambungnya.
Selain itu, KPU Jabar juga akan berkoordinasi dengan BPBD Jabar terkait TPS siaga bencana. Beberapa daerah yang akan dipetakan, letak TPS-nya difokuskan menjauhi titik rawan bencana.
"Misalkan di daerah-daerah rawan banjir, atau lawan longsor, atau di daerah-daerah tertentu yang rawan bencana, sebisa mungkin kami mencari lokasi TPS yang lebih aman. Biar pada saat nanti ketika hujan atau misalkan di daerah pesisir, tidak terjadi tiba-tiba gitu," ujar Hari.
Kata Hari, teknis detail terkait TPS siaga bencana juga akan diantisipasi dengan pengurus TPS di masing-masing kabupaten kota. Sementara untuk distribusi logistik, juga bukan hal yang sederhana mengingat jangkauan daerah di Jabar begitu luas.
Meski begitu, Hari mengaku tak ada catatan khusus dalam proses distribusi. Sebab, KPU Jabar akan berkoordinasi dan meninjau kembali berdasarkan proses distribusi Pilpres dan Pileg yang telah berlangsung sebelumnya.
"Walaupun secara geografis luas, kita punya pegunungan, pesisir, punya dataran. Tapi pengalaman kemarin menjadi modal kita dalam proses pengelolaan logistik di Jawa Barat. Selain itu kami juga tetap nanti akan berkoordinasi dengan BMKG ya, terkait dengan cuaca dan lainnya," tutur Hari.
Menurutnya, adapun daerah yang sekiranya butuh perhatian khusus dalam proses logistik ialah daerah pesisir Jawa Barat. Sebut seperti Majalengka, Kuningan, Cirebon dan sekitarnya.
"Kalau untuk wilayah sebetulnya bagian pesisir-pesisir ya wilayah Utara dan sebagian Selatan. Di daerah Selatan itu lebih ke medannya ya, yang daerahnya pegunungan. Jadi nanti akan ada strategi-strategi yang akan kita lakukan, dengan kondisi yang berbeda-beda masing-masing kabupaten kota tersebut," sambung Hari.
(aau/mso)
