Analisis Pakar Hukum soal Teror Geng Motor Saat Momen Pilkada

Aksi brutal geng motor semakin meresahkan warga Jawa Barat. Selain menciptakan kepanikan, aksi kekerasan yang dilakukan para berandal jalanan ini telah menimbulkan korban luka-luka, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikJabar, sejumlah insiden geng motor terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat. Di Tasikmalaya, seorang pelajar tewas dianiaya geng motor pada Minggu (22/9) dini hari. Pada hari yang sama, sekelompok geng motor melempari rumah warga di Tasikmalaya dengan botol minuman keras.

Di Kota Bandung dan Bandung Barat, kejadian serupa juga terjadi. Di Kota Bandung, seorang pemuda dibegal, diseret, dan dipukul menggunakan botol pada Sabtu (28/9) dini hari. Sementara itu, bentrokan antar geng motor di Bandung Barat pada Minggu (29/9) berujung pada tewasnya salah satu anggota geng motor. Di Sukabumi, tiga pemuda menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oleh geng motor di hari yang sama.

Pengamat Hukum dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Nandang Sambas, menilai fenomena geng motor sering terjadi di Jawa Barat. Namun, jika aksi-aksi ini berlangsung saat momen Pemilu, hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Saat ditanya mengenai kemungkinan kaitan antara geng motor dan pelaksanaan Pemilu, Nandang menyatakan bahwa ada potensi politisasi. "Ya, sangat signifikan (potensi gangguan) kondisi suatu masyarakat dengan pelaksanaan pesta demokrasi dapat mengganggu kedamaian dan jangan-jangan ada kaitan bisa saja dipolitisasi atau dikondisikan. Keamanan dan ketentraman masyarakat harus dijaga oleh semua pihak termasuk salah satunya fenomena geng motor yang tidak tuntas-tuntas bahkan semakin mengkhawatirkan," kata Nandang dihubungi detikJabar, Jumat (4/10/2024).

Nandang menekankan penanganan terhadap geng motor, khususnya yang melibatkan remaja dan pelajar, harus dilakukan secara bijak dan terukur. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat agar tidak terjadi pendekatan yang kontra produktif. Ia menyinggung kasus kematian tujuh anak di Bekasi sebagai contoh pendekatan yang kurang tepat.

Ia juga mengingatkan agar pendekatan penegakan hukum dalam menangani geng motor dilakukan secara hati-hati. Tindakan tegas seperti tembak di tempat, menurutnya, perlu dipertimbangkan sejauh mana geng motor mengganggu ketertiban umum.

Menurut Nandang, jika tindakan kriminal seperti pembunuhan telah terjadi, maka penegakan hukum harus diprioritaskan. Namun, pendekatan sosial juga harus tetap dikedepankan, terutama dalam menangani pelaku yang masih remaja. Tujuannya adalah untuk memulihkan mereka menjadi warga yang lebih baik, serta mencegah remaja lain terlibat dalam aksi serupa.

"Ini masalah sosial, fenomena sosial, penyakit masyarakat, harus disembuhkan dan untuk disembuhkan harus tahu diagnosanya, jangan simtom, jangan mengandalkan hukum saja karena hukum itu ujungnya, jangan hanya lihat api dan asapnya, tapi tidak dilihat sekam atau faktor penyebabnya, ini harus sama-sama kerjasama baik antara penegak hukum, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan termasuk kami-kami akademisi," jelasnya.

Nandang menurutkan, tujuan hukum ada dua, yakni pencegahan khusus dan pencegahan umum. Mencegah agar remaja yang terlibat geng motor jadi orang baik, yang keliru diluruskan, yang tidak tahu menjadi tahu dan sedangkan secara umum agar orang lain jangan ikut-ikutan.

"Itu seninya hukum, seni menangani hukum, seni menangani persoalan hukum. Makannya saya katakan permasalahan hukum tidak bisa diselesaikan oleh penegak hukum saja," pungkasnya.