Aksi Mahasiswa Majalengka Tolak Harga BBM Naik: Tutup Jalan-Bakar Ban

Aksi Mahasiswa Majalengka Tolak Harga BBM Naik: Tutup Jalan-Bakar Ban

Erick Disy Darmawan - detikJabar
Selasa, 06 Sep 2022 15:04 WIB
Aksi demo mahasiswa di Majalengka
Aksi demo mahasiswa di Majalengka (Foto: Erick Disy Darmawan/detikJabar)
Majalengka - Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Majalengka menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Demo digelar di depan gedung DPRD Majalengka.

Massa aksi tersebut tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka menyampaikan orasi sambil memblokade jalan protokol KH Abdul Halim.

Sempat ada sedikit ketegangan dengan petugas saat massa aksi membakar ban. Namun ketegangan tidak berlangsung lama. Aksi demontrasi kembali berjalan lancar.

Pantauan detikJabar di lokasi, lalu lintas sepanjang sekitar 1 kilometer ditutup selama unjuk rasa berlangsung.

Orasi berlangsung secara bergantian dari massa aksi, sejumlah poin penting terkait kenaikan BBM disuarakan para mahasiswa. Akibat kenaikan itu, ucap orator, sangat sulit dirasakan oleh masyarakat kalangan kecil.

"Penjual sorabi, tukang becak, tentu akan sangat kesulitan untuk membeli kebutuhan dapur, imbas kenaikan harga BBM ini. Selain itu imbas kenaikan BBM ini mulai berdampak pada kenaikan sejumlah komiditi lainnya," kata salah satu orator, Selasa (6/9/2022).

Ketua PMII Majalengka Misbahul Munir mengatakan, pihaknya menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. PMII mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

"Untuk itu kami mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," kata Misbahul kepada detikJabar.

"Kami juga mendesak pemerintah daerah untuk melanjutkan aspirasi kepada pemerintah pusat," ujar dia menambahkan.

Sejumlah anggota DPR juga terlihat mendatangi massa aksi. Di sana mereka ikut berpanas-panasan diminta mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Meski demikian, Ketua DPRD Majalengka Edy Anas Djunaedi menyampaikan pihaknya tidak sekedar mendengarkan aspirasi, akan tetapi DPR juga akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.

"Kita boleh bicara, kami hanya diminta untuk mendengarkan, bahkan saya juga memaksakan diri untuk mengklarifikasi saja karena mereka menuntut pemerintah daerah supaya menyalurkan apa yang mereka sampaikan," ujar dia.

"Tapikan pemerintah daerah itu bukan di sini. Akan tetapi kami juga mempunyai kewajiban menyampaikan apa yang mereka tuntut," kata dia menambahkan.


(dir/dir)


Hide Ads