.webp)
Gejolak penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Kota Sukabumi. Mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di bunderan Tugu Adipura.
Pantauan detikJabar di lokasi, aksi demo itu sudah berlangsung sekitar satu jam setengah. Mereka membawa berbagai macam atribut seperti spanduk, keranda dan topeng empat pejabat negara.
Terlihat, keempat topeng pejabat yang dipakai demonstran yaitu Presiden Jokow Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Sosial Risma Tri dan Menko Marves Luhut Pandjaitan. Salah satu mahasiswa berpose dengan menunjukkan jari tengah saat menggunakan topeng Luhut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa tuntutan mahasiswa di antaranya menolak kenaikan harga BBM subsidi hingga mendesak Presiden untuk membuka data konsumsi BBM subsidi.
"Kita tidak sepakat dengan kenaikan BBM subsidi tapi kita lebih menekankan kepada pemerintah agar bagaimana kenaikan BBM ini juga dibarengi dengan pembenahan di BPH Migas. Kenapa? Karena ibu Menteri Keuangan sendiri menyampaikan bahwa hari ini BBM subsidi tidak tepat sasaran artinya ada kesalahan dari pusat ke daerah atau dari hulu ke hilir, sudah jelas-jelas perannya BPH Migas," kata Ketua GMNI Sukabumi Raya Anggi Fauzi kepada awak media, Senin (5/9/2022).
Lebih lanjut, mereka menuntut kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas. Mahasiswa menilai, BPH Migas tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak mampu memberikan BBM subsidi secara tepat sasaran.
"Kedua tuntutan kita mendesak KPK untuk bagaimana bisa memeriksa BPH Migas terkait adanya indikasi penyelewengan penyaluran subsidi dari hulu ke hilir hingga tidak tepat sasaran," ujarnya.
"Kenaikan BBM ini jelas-jelas kami tidak sepakat karena setelah selesai pandemi masyarakat baru saja pulih namun dihadapkan dengan persoalan naiknya BBM subsidi. Ini jelas merugikan masyarakat dan tidak tepat sasaran karena di sini lagi-lagi yang jadi korban masyarakat kecil," sambungnya.
Terakhir, mereka menuntut terkait transparansi penggunaan BBM subsidi hingga disebut tidak tepat sasaran. "Kita minta Presiden membuka data secara rill bagaimana konsumsi BBM ini. Berapa masyarakat miskin yang menikmati BBM agar kita tahu penyelewangannya berapa persen," tutupnya.
Hingga pukul 17.49 WIB aksi mahasiswa masih berlangsung. Cuaca sempat turun hujan namun pengunjuk rasa tetap melanjutkan aksi demonstrasi tersebut. Beberapa kali mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk protes kepada pemerintah.
Aksi Tolak Kenaikan BBM di Bandung
Aksi protes sekelompok warga yang menolak kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi mulai menggeliat di Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka menolak kebijakan tersebut karena dianggap bakal memberatkan kondisi masyarakat.
Pantauan detikJabar, aksi pertama dilakukan kelompok warga yang mengatasnamakan Aksi Penyelamatan Indonesia. Sembari silih bergantian berorasi dan membawa beragam spanduk bertuliskan protes kepada pemerintah, mereka secara tegas menolak kenaikan BBM yang baru saja diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9) kemarin.
Menggunakan mobil komando, korlap aksi Asep Syarifudin menyatakan kenaikan BBM akan berbuntut kepada masyarakat. Sebab menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum stabil terutama setelah pandemi COVID-19.
"Kami mendesak pemerintah supaya membatalkan kenaikan harga BBM. Karena menurut kami, kebijakan ini malah akan menyengsarakan rakyat," katanya dalam aksi di depan Gedung Sate, Senin (5/9/2022).
Setelah itu, giliran sekelompok mahasiswa dari PMII Cabang Bandung yang merangsek ke Gedung Sate. Mereka juga turut menyuarakan penolakan kenaikan BBM karena dikhawatirkan menambah beban perekonomian masyarakat yang masih belum stabil akibat pandemi.
"Dua tahun terakhir ini kami rasa banyak sekali penderitaan yang dialami oleh masyarakat apalagi saat banyaknya pekerja atau buruh yang di-PHK. Kenaikan BBM pun merupakan langkah yang tidak tepat sebab akan mendorong inflasi serta menyulut keresahan seluruh masyarakat," kata Ketua PMII Cabang Bandung Maulana Yusuf.
Mahasiswa pun mendesak pemerintah untuk mencabut regulasi kenaikan BBM. Menurut mereka, lebih elok pemerintah melakukan pengetatan terhadap distribusi BBM bersubsidi sembari mengambil langkah tegas untuk memberantas masalah di sektor migas dari hulu hingga hilir.
"Kami menolak dan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan BBM ini. Lebih bijak jika pemerintah memperkuat data kondisi ekonomi supaya penyaluran BBM subsidi ini bisa lebih tetap sasaran kepada masyarakat kelas menengah ke bawah," ujarnya.
Jeritan Sopir Angkot di Kabupaten Bandung
Sejumlah supir angkutan kota (Angkot) di Kabupaten Bandung mengeluhkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi saat ini penumpang telah mengalami pengurangan.
Salah satu supir Angkot Banjaran-Tegalega, Ade Tahya (60) mengaku mengetahui kenaikan BBM tersebut saat masih narik di jalan. Pihaknya pun langsung merasa cemas.
"Ya saya syok aja kaget. Awalnya saya dikasih tahu sama istri. Saya lagi narik, terus istri nelepon ngingetin udah isi bensin belum, soalnya bensin naik," ujar Ade, saat ditemui detikJabar, Senin (5/8/2022).
Pihaknya menjelaskan saat ini penumpang angkot selalu sepi. Sehingga, menurutnya kenaikan BBM tersebut disayangkan para supir angkot.
"Kenaikan ini ada keuntungan, ada kerugian. Tapi ini kondisinya penumpang nggak ada, tapi ini malah naik," katanya.
Ade menyebutkan hingga saat ini masih menerapkan tarif yang lama. Bahkan, kata dia, para supir pun belum ada pemberitahuan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengenai kenaikan tarif angkot.
"Baru ada pemberitahuan kenaikan BBM dari Organda, cuma kalau kenaikan tarif belum ada pemberitahuan," jelasnya.
