.webp)
Aksi unjuk rasa kembali digelar aliansi mahasiswa, Selasa (6/9/2022). Aksi ini adalah lanjutan dari gelombang penolakan terhadap pemberlakuan harga baru BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
Di Kota Sukabumi, puluhan demonstran yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendatangi Balai Kota dan DPRD Kota Sukabumi. Dengan berpakaian jas almamater berwarna merah, mereka langsung mendekati gerbang Pemkot Sukabumi.
Baca juga: Harga BBM Naik, Nelayan Kian Terhimpit |
Atribut spanduk bertuliskan 'Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit' dan 'BBM Naik Rakyat Tercekik' dibawa oleh massa dari Kampus UMMI menuju Balai Kota. Terlihat, petugas kepolisian disiagakan untuk mengawal massa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksi kali ini, mahasiswa juga sempat memaksa masuk dan mendorong gerbang Balai Kota. Mereka meminta agar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menemui demonstran dan menjawab keresahan masyarakat.
"Jika Wali Kota tidak bisa temui kami, maka kami yang masuk ke dalam gedung pemerintahan ini. Wali kota harus memastikan penyaluran dari pemerintah pusat tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah," kata salah satu demonstran di balik pengeras suara.
Aksi saling dorong pun kembali terulang di gedung DPRD Kota Sukabumi. Mahasiswa memaksa masuk dan dihadang oleh aparat kepolisian.
Ketua IMM Cabang Sukabumi Yusuf Supriadin mengatakan, aksi hari ini menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM subsidi ditengah perekonomian Indonesia yang masih belum pulih dianggap tidak tepat.
"Kebijakan menaikkan harga BBM subsidi oleh pemerintah bukanlah solusi yang tepat, mengingat hari ini perekonomian Indonesia baru beranjak pulih pasca pandemi COVID-19," kata Yusuf kepada awak media, Selasa (6/8/2022).
Lebih lanjut, mereka juga menyinggung persoalan mafia migas. Terlebih saat BPH Migas, kata dia, sudah mengakui adanya dugaan penyelewengan BBM subsidi.
Berdasarkan data yang dimiliki mahasiswa mencatat, hingga Mei 2022 ada 257.455 liter BBM subsidi yang diduga telah diselewengkan. "Kami menyoroti peran dan fungsi BPH Migas sebagai pelaksana dalam penyediaan dan penyaluran BBM," ujarnya.
"Mendesak pemerintah mengawasi BPH Migas untuk memastikan pendistribusian BBM secara tepat sasaran serta memberantas mafia migas terkait adanya dugaan penyelewengan pendistribusian bahan bakar minyak," sambungnya.
Dia melanjutkan, tuntutan juga disampaikan kepada DPRD Kota Sukabumi untuk secara tegas menolak kenaikan harga BBM subsidi dan menyampaikan keputusan itu kepada DPR RI melalui anggota perwakilan Kota Sukabumi.
Saat ini, aksi demonstrasi masih berlangsung di depan gedung DPRD Kota Sukabumi. Mereka mengaku tidak akan pergi sebelum Ketua DPRD Kamal Suherman menemui para mahasiswa.
"Sampai detik ini tidak ada yang keluar. Kita akan menunggu, kalau pun tidak keluar kita akan jemput ke dalam," kata Yusuf.
(mso/mso)
