Negara Wajib Bayar Restitusi Korban Herry Wirawan, Ini Kata Pakar Unisba

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Jumat, 18 Feb 2022 13:28 WIB
Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan berjalan dalam ruangan untuk  menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis pidana seumur hidup kepada Herry Wirawan atas kasus pemerkosaan 13 santriwati dibawah umur sekaligus diminta membayar restitusi (santunan) kepada para korban. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.
Herry Wirawan saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung (Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)
Bandung -

Ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung (Unisba) Nandang Sambas menilai pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) wajib mengikuti putusan hakim soal pembayaran restitusi atau ganti rugi korban pemerkosaan Herry Wirawan. KemenPPA sebelumnya masih ogah-ogahan membayar restitusi.

"Kalau sudah ada putusan pengadilan, ya mau nggak mau harus dieksekusi karena itu perintah hakim melalui pengadilan. Sama saja dengan perintah negara," ucap Nandang kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

KemenPPA sebelumnya mengaku masih menunggu putusan itu inkrah. Menurut Nandang, hal itu wajar lantaran sejauh ini baik dari pihak Herry Wirawan maupun Jaksa masih bersikap pikir-pikir atas putusan tersebut. Ada waktu 7 hari sejak putusan dibacakan untuk kedua belah pihak mengambil sikap.


"Seandaianya sampai inkrah restitusi itu dibebankan pada negara, ya tadi mengikat itu kewajiban PPA, kepanjangan dari negara sih," tutur dia.

Sebelumnya dalam putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pembayaran restitusi senilai Rp 331 juta lebih dialihkan ke negara dalam hal ini Kemen PPA. Adapun LPSK mengajukan total nilai restitusi sebesar Rp 331.527.186 untuk 12 korban. Masing-masing korban mendapat nilai beragam dan paling tinggi Rp 85 juta. Akan tetapi, Keme PPA masih menunggu putusan itu inkrah di pengadilan.

"Terhadap penetapan restitusi (ganti rugi) masih menunggu putusan yang inkrah dan saat ini KemenPPPA akan membahasnya dengan LPSK," ucap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam keterangan tertulis, Selasa (15/2/2022).

Bintang menegaskan putusan hakim terhadap penetapan ganti rugi tidak memiliki dasar hukum. Dalam kasus ini, menurut dia, KemenPPPA tidak dapat menjadi pihak ketiga yang menanggung restitusi.

Merujuk pada Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi tidak dibebankan kepada negara.



Simak Video "Hukuman Penjara Seumur Hidup untuk Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/yum)