
Menteri PPPA Buka Suara soal 2 Pasal yang Tak Diatur di RUU TPKS
Menteri PPPA Bintang Puspayoga buka suara soal alasan pemerintah tak atur 2 pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga buka suara soal alasan pemerintah tak atur 2 pasal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RUU TPKS.
KemenPPPA memberikan pertimbangan kepada kejaksaan untuk mengajukan banding terhadap Herry Wirawan, sehingga beban restitusi ditanggung oleh terdakwa.
Ahli Hukum Pidana Unisba Nandang Sambas menyebut KemenPPA wajib mengikuti putusan hakim soal pembayaran ganti rugi korban pemerkosaan Herry Wirawan
KemenPPPA berharap Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (RCB SAPDA) memberikan kontribusi penanganan kekerasan.
Majelis hakim memutuskan ganti rugi atas tindak pidana Herry Wirawan dibebankan ke negara. Pihak keluarga korban meminta negara mematuhi putusan tersebut.
KemenPPPA mendorong JPU untuk mengajukan banding vonis Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati. Kemen PPPA berharap ada restitusi kepada korban.
Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS telah selesai. RUU TPKS ini juga mengatur tindak kekerasan seksual yang terjadi secara online.
Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS telah selesai. Diketahui, total DIM yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari 588 DIM.
Penyusunan DIM Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah rampung. DIM tersebut juga telah ditandatangani oleh 4 kementerian.
Kemnaker memberikan dukungan kepada TPA Sahabat Semut yang raih Predikat Tara Utama sebagai pelopor taman asuh ramah anak.