.webp)
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung (Cimancis) memastikan pasokan air irigasi untuk sektor pertanian di wilayah kerjanya masih dalam kondisi aman meski musim kemarau 2026 diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BBWS mengoptimalkan operasi sejumlah bendungan dan waduk strategis, sekaligus menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar kebutuhan air bagi pertanian maupun masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cimanuk Cisanggarung Martius mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi antisipasi El Nino dan kekeringan bersama pemerintah daerah di wilayah kerja BBWS Cimancis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, saat ini distribusi air masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan Musim Tanam (MT) II yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2026. Sementara itu, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September sehingga berbagai upaya antisipasi mulai dilakukan sejak dini.
"Kami sudah mengoptimalkan operasi bendungan dan jaringan irigasi untuk memastikan kebutuhan air pada musim tanam tetap terpenuhi," kata Martius di Cirebon, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tampungan air di Bendungan Jatigede, Waduk Darma, dan Bendungan Cipanas hingga saat ini masih berada di atas kondisi normal. Dengan ketersediaan air tersebut, kebutuhan irigasi di sejumlah daerah dipastikan masih dapat terpenuhi.
Meski demikian, BBWS tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut curah hujan selama beberapa bulan ke depan berada di bawah kondisi normal.
"Curah hujannya jauh di bawah normal seperti yang disampaikan BMKG. Untuk menghadapi kondisi itu, kami sudah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada sebagai langkah antisipasi," ujarnya.
Selain mengoptimalkan operasi bendungan, BBWS Cimancis juga telah menyiapkan personel, peralatan, serta seluruh unit pengelola bendungan dan jaringan irigasi untuk merespons apabila terjadi kekeringan di sejumlah wilayah.
"BBWS meminta pemerintah daerah segera melaporkan apabila muncul potensi kekeringan, baik pada daerah irigasi maupun kawasan permukiman. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum dampaknya meluas," tegasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BBWS akan bekerja sama dengan Perumda Air Minum (PDAM) di masing-masing daerah dalam mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
Sementara itu, pada sektor pertanian, BBWS akan mengoptimalkan penggunaan pompa air, baik pompa bergerak maupun pompa bertenaga surya, selama masih tersedia sumber air di lokasi terdampak.
"Apabila masyarakat membutuhkan air bersih, kami akan berkolaborasi dengan PDAM dalam pendistribusiannya. Sedangkan untuk irigasi, jika sumber air masih tersedia, kami akan membantu melalui pompa," jelasnya.
BBWS Cimancis juga telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Daerah tersebut meliputi kawasan irigasi di Kabupaten Indramayu, Sumedang, Garut, dan Majalengka. Selain itu, kawasan pesisir timur Kabupaten Cirebon juga menjadi perhatian karena hampir setiap musim kemarau mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Dalam rapat koordinasi tersebut, BMKG Jawa Barat memprakirakan curah hujan selama tiga bulan ke depan berada di bawah kondisi normal. Potensi kekeringan diperkirakan meningkat mulai Agustus dan mencapai puncaknya pada September 2026.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah mitigasi sejak sekarang, terutama pada sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta pengelolaan sumber daya air agar dampak musim kemarau terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 dna mencatat ada sebanyak 31 desa alami rawan kekeringan.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino, yang berpotensi memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga mengganggu sektor pertanian dan perikanan.
