.webp)
Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kebijakan ini diambil guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi memicu kemarau lebih ekstrem, mulai dari krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ancaman pada sektor pangan.
Penetapan status ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah mitigasi sebelum dampak kekeringan meluas. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Samsul Huda, menjelaskan bahwa keputusan ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat.
Instruksi tersebut mewajibkan seluruh perangkat daerah meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat penanganan di titik-titik rawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Status siaga darurat ini diberlakukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan mitigasi dan penanganan apabila dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat," ujarnya, Kamis (2/7/2026).
BPBD telah mengidentifikasi sejumlah risiko krusial. Selain kelangkaan air bersih, vegetasi yang mengering meningkatkan risiko karhutla. Sektor ekonomi utama seperti pertanian, peternakan, dan perikanan juga terancam mengalami penurunan produktivitas.
Berdasarkan evaluasi data historis, dampak kekeringan di Cirebon fluktuatif. Pada 2019, kekeringan melanda 57 desa di 21 kecamatan. Situasi sempat mereda pada 2020 dan 2022, namun kembali meluas pada 2023 dengan 38 desa terdampak. Meski pada 2024 jumlahnya menyusut menjadi 19 desa dan nihil pada 2025, ancaman kembali nyata di tahun 2026.
Samsul mengungkapkan, tahun ini terdapat 31 desa yang masuk dalam peta zona merah kekeringan akibat pengaruh El Nino. Wilayah tersebut tersebar di Kecamatan Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, hingga Tengah Tani.
"Sebagai langkah antisipasi, BPBD menyiapkan berbagai skenario penanganan. Mulai dari pemetaan daerah rawan, menyiapkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih, hingga mengaktifkan Posko Komando Darurat Kekeringan yang akan beroperasi selama masa siaga berlangsung," bebernya.
Selain distribusi air, pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperluas akses air bersih melalui pembangunan sumur bor. Saat ini, fasilitas tersebut sudah tersedia di Desa Walahar dan Cupang (Gempol), Desa Beber (Beber), serta Desa Kamarang dan Greged (Greged).
Upaya mitigasi juga menyasar aspek edukasi. BPBD memanfaatkan media sosial dan grup WhatsApp untuk mensosialisasikan penghematan air serta pencegahan kebakaran lahan kepada masyarakat. Samsul menekankan bahwa penanganan bencana ini memerlukan sinergi lintas instansi, termasuk dukungan data cuaca dari BMKG dan bantuan logistik dari BNPB.
"Dengan berbagai langkah mitigasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap dampak musim kemarau tahun ini dapat ditekan semaksimal mungkin," tegasnya.
"Kami juga berharap ketersediaan air bersih bagi masyarakat bisa tetap terjaga, sementara potensi kerugian akibat kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan sebelum memasuki puncak musim kemarau," pungkasnya.
(dir/dir)
