Pemkab Indramayu bakal mengubah peran pos pelayanan terpadu (Posyandu) menjadi lebih luas. Tidak hanya urusan kesehatan, Posyandu akan menjadi pusat layanan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu di Ruang Rapat Ki Tinggil Setda Indramayu. Rakor dipimpin oleh Plt Kepala DPMD Indramayu, Kadmidi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari SKPD seperti Dinas Pendidikan, Satpol PP, PUPR, Kimrum, hingga Dinas Sosial.
Plt Kepala DPMD Indramayu, Kadmidi menjelaskan, Posyandu saat ini dituntut melaksanakan 6 SPM yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (Rutilahu), Ketentraman/Ketertiban Umum, dan Sosial.
"Fungsinya tidak lagi berfokus hanya pada kesehatan, tetapi meluas," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/10/2025).
Namun, kata dia, meski komitmen ditingkatkan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan.
Ia menyebut, tercatat, dari 317 desa/kelurahan di Indramayu, belum ada Posyandu yang teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Setiap posyandu harus terdaftar di Kemendagri," kata dia.
Ia mengatakan, Peraturan Bupati (Perbup) terkait pelaksanaan 6 SPM sedang dalam proses harmonisasi hukum.
Saat ini, kata dia, Posyandu Matahari Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis telah ditetapkan sebagai pilot project dan akan mengikuti pelatihan di Kuningan pada 4 November 2025.
Sementara itu, Ketua PKK Kabupaten Indramayu, Hj Idah Nuryani menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dan pendanaan desa. Menurut dia, Dana Desa (DD) harus dimanfaatkan untuk program pemberdayaan yang merata.
"Juga menyentuh isu krusial seperti pencegahan stunting melalui perbaikan ekonomi keluarga tidak mampu," kata dia.
(sud/sud)