.webp)
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, mendorong pemerintah untuk memperkuat peran lembaga keuangan dalam membantu para nelayan di wilayah pesisir utara Jawa Barat, terutama di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Langkah ini dinilai penting agar nelayan tidak terus terjebak dalam ketergantungan terhadap tengkulak.
"Peranan lembaga keuangan harus ditingkatkan agar mampu memotong mata rantai keterkaitan nelayan dengan tengkulak," kata Bambang di Cirebon, Senin (27/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bambang, skema pembiayaan formal dari lembaga keuangan seperti perbankan dan koperasi perlu diperluas agar nelayan memiliki akses modal yang mudah dan terjangkau. Dengan begitu, mereka tidak lagi harus meminjam kepada tengkulak yang kerap menekan harga jual hasil tangkapan.
"Pola lama yang masih mengandalkan tengkulak membuat pendapatan nelayan tidak berkembang. Ini sudah saatnya diubah," ujarnya.
Tengkulak Masih Kuasai Pesisir Utara
Bambang mengungkapkan, praktik tengkulak masih banyak terjadi di sejumlah daerah pesisir, termasuk Cirebon dan Indramayu. Ia menilai, peran pemerintah sangat dibutuhkan, terutama melalui lembaga keuangan daerah, untuk menghadirkan pendampingan yang lebih intens bagi para nelayan.
"Masih banyak nelayan yang menjual hasil tangkapannya lewat tengkulak karena faktor keterbatasan modal dan akses pasar. Pemerintah harus hadir lewat penguatan sektor keuangan," tambahnya.
Selain persoalan permodalan, Bambang juga menyoroti berbagai tantangan lain di sektor kelautan dan perikanan. Mulai dari keterbatasan alat tangkap, infrastruktur pelabuhan, hingga ancaman limbah yang mencemari laut.
"Ketika bicara masalah laut, bukan hanya soal tangkapan ikan, tapi juga persoalan limbah yang masuk ke laut yang bisa merusak habitat biota laut," katanya.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
"Dibutuhkan gotong royong semua pihak agar potensi perikanan di Jabar bisa dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Produksi Tinggi, Nilai Ekonomi Belum Optimal
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon mencatat, produksi perikanan tangkap di wilayahnya mencapai 37.660 ton per tahun dengan nilai ekonomi hampir Rp1,2 triliun.
Namun, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pengawasan DKPP Kabupaten Cirebon, Baihaqi, mengakui bahwa kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah masih rendah. Aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga terpantau sepi karena sebagian besar nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya langsung kepada tengkulak.
"Akibatnya, harga ikan sering kali dikendalikan pembeli, bukan oleh mekanisme pasar terbuka. Nelayan pun menerima harga jual yang lebih rendah," jelas Baihaqi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut turut berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah berencana membentuk pengelola TPI yang baru agar kegiatan pelelangan ikan bisa kembali berjalan efektif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah.
(dir/dir)
