.webp)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon buka suara soal pembatasan solar untuk nelayan. Mereka menyebut kebijakan tersebut buka berada di kewenangannya.
Kepala Bagian Kelautan dan Perikanan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon Yudi L Hakim menuturkan, soal solar bagi nelayan sudah diatur oleh BPH Migas.
"Itukan solar bersubsidi, penggunaannya sangat diatur oleh BPH Migas nggak bisa sembarangan, memang buat nelayan cuman segitu," tutur Yudi, Senin (13/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yadi tidak mengetahui secara pasti banyak nelayan Cirebon yang kekurangan solar. Karena rumusan jatah solar sudah diatur oleh BPH Migas.
"Saya nggak tahu (soal solar nelayan kurang) tapi dari BPH Migasnya ketentuannya seperti itu, ini secara nasional memang sudah ada rumusnya," tutur Yadi.
Yadi memaparkan, untuk nelayan di Kota Cirebon rata-rata memiliki mesin di bawah 5 GT dengan jatah solar 30 liter per hari. "Yang memakai solar 60 liter itu dua mesin, itu juga harus mengajukan izin. Memang kalau lebih buat apa," tutur Yadi.
Menurutnya, penyebab pembatasan solar karena kemampuan pemerintah dalam mensubsidi solar. "Karena kemampuan pemerintah dalam BBM bersubsidi itu terbatas. Misal kebutuhan 20 Kilo Liter terus kita dikasih 20 KL kan nggak juga, kita sesuaikan dengan kuota BBM yang diterima oleh Kota Cirebon," tutur Yadi.
Dia menegaskan, untuk masalah pembatasan solar bagi nelayan bukan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya sekedar memberikan rekomendasi.
"Kalau kita pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi kepada nelayan untuk mendapatkan kuota solar, itupun berlakunya 3 bulan. Karena daerah itu tidak punya kewenangan sumber daya energi, kita hanya sebagai aplikator aja," tutur Yadi.
Yadi mengakui memang di zaman sekarang banyak nelayan yang mengalami masalah, dari mulai musim yang tidak menentu hingga jebakan hutang. Namun, menurutnya semuanya balik lagi ke manajemen nelayan itu sendiri.
"Satu sumber daya SDM, kemudian metode mancing dan alat tangkap serta harga ikan yang murah. Nelayan itu tergantung manajemennya," tutur Yadi.
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya untuk mengusahakan jaminan sosial kepada nelayan. "Dana paceklik memang masih belum ada, walaupun pemerintah Kota Cirebon sedang mengusahakan asuransi untuk nelayan, harapannya sih di support lah sama dewan," ujar Yadi.
(mso/mso)
