Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kota Tasikmalaya terus menunjukkan progres positif. Dari total 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya, baru 15 Kelurahan yang sedang bersiap mendirikan KDMP.
Dari 15 itu, baru 11 gerai yang sudah rampung 100 persen, sementara 4 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Untuk memperbanyak atau pemerataan keberadaan KDMP di Kota Tasikmalaya, pemerintah diharapkan melakukan penyesuaian. Terutama terkait aturan luas lahan. Di wilayah perkotaan, sulit mendapatkan lahan 1.000 meter persegi, sebagaimana digariskan pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Tasikmalaya Sofian ZM, ketentuan luas lahan prototipe ideal seluas 1.000 meter persegi cukup membebani kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan serta tingginya nilai tanah.
Oleh karena itu, Pemkot Tasikmalaya mengusulkan alternatif pemanfaatan aset atau bangunan eksisting milik pemerintah daerah yang ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
"Kita mengusulkan gerai itu memanfaatkan bangunan yang ada, jadi tidak harus prototipenya sama atau luasnya harus 1.000 meter persegi, kita berat kalau seperti itu posisinya di kota dengan harga tanah tinggi. Padahal banyak bangunan di kelurahan dan kecamatan yang bisa dimanfaatkan, tinggal difungsikan saja," kata Sofian, Jumat (14/8/2026).
Selain persoalan fisik bangunan, Sofian juga menyoroti proses bisnis yang adaptif dengan karakteristik wilayah perkotaan.
Mengingat potensi komoditas pertanian lokal tidak merata di seluruh kecamatan, khususnya kawasan perkotaan padat seperti Kecamatan Cihideung, Tawang, dan Cipedes, fokus utama gerai KDMP diarahkan pada penyaluran komoditas bersubsidi serta diversifikasi usaha jasa.
"Di kota potensi pertanian kita terbatas, makanya kita menunggu kebijakan proses bisnis, terutama berkaitan dengan penyaluran barang-barang subsidi seperti beras, minyak goreng, gas LPG, pupuk, dan lainnya. Ada juga peluang bisnis lain yang potensial, seperti agen bank hingga agen properti perumahan," jelasnya.
"Beberapa kelurahan memang ada yang bisa menampung hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Tapi untuk wilayah seperti Cihideung, Tawang, dan Cipedes yang tidak ada lahan pertanian, fungsi gerai difokuskan sebagai penyalur barang subsidi dan unit keagenan tersebut," kata Sofian.
Sementara itu untuk 11 gerai KDMP yang selesai dibangun, Diskoperindag Kota Tasikmalaya, kini tengah mematangkan persiapan pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) guna mengecek kelaikan seluruh sarana dan prasarana gerai sebelum resmi dioperasikan.
Sofian mengungkapkan rancangan Keputusan Wali Kota (Kepwal) terkait pembentukan tim verval tersebut sudah diajukan kepada pimpinan daerah.
Tim lintas sektoral ini nantinya akan melibatkan dinas teknis yang membidangi konstruksi dan tata lingkungan.
"Gerai kita ada di posisi 15, di mana 4 masih progres dan 11 sudah beres 100 persen. Sekarang kita sedang mempersiapkan Kepwal tim verifikasi dan validasi. Kita menunggu petunjuk panduan dari Kementerian dan Provinsi karena ini melibatkan dinas terkait, khususnya PUTR untuk konstruksi dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) terkait IPAL serta kelengkapan lainnya," papar Sofian,
Sofian menjelaskan, proses verval akan menyasar seluruh kelengkapan operasional gerai, mulai dari fisik bangunan gedung, perangkat komputer, hingga kesiapan armada transportasi pendukung logistik.
"Nanti akan dilaksanakan verval untuk ceklis kelengkapan. Pertama kelengkapan truk, mobil pickup, kendaraan roda tiga, komputer, dan bangunan gedungnya. Itu fokus kita hari ini untuk melakukan verval," tutur Sofian.
Terkait aksesibilitas, Sofian memastikan penempatan gerai KDMP di Kota Tasikmalaya berada di titik-titik yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
"Gerai KDMP di kita rata-rata lokasinya strategis, mudah diakses masyarakat," kata Sofian.
(sud/sud)
