Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan dirinya tidak akan menyetujui pelepasan obligasi daerah di tahun 2024 ini. Hal itu dilakukan setidaknya selama Bey menjabat sebagai Pj Gubernur.
Bey mengungkapkan, tidak dilepasnya obligasi daerah karena dia tidak ingin memberi beban kepada Pemprov Jabar ke depannya.
"Obligasi daerah selama saya jadi Pj nggak mau, nggak usah. Obligasi itu diputuskan hari ini, tapi kan panjang 7 tahun atau berapa tahun, saya nggak enak, kayak memberikan beban pada pemprov," kata Bey di Bandung, Jumat (21/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai membebani pemerintah provinsi ke depan," sambungnya.
Menurut Bey, obligasi daerah yang merupakan pinjaman daerah jangka menengah panjang yang bersumber dari masyarakat, perlu diperhatikan peruntukkannya. Obligasi juga harus dipakai untuk membiayai kegiatan sektor publik.
Namun Bey tidak ingin dari obligasi daerah tersebut, Pemprov Jabar justru terbebani secara anggaran, seperti dari biaya bunga, biaya penjualan, atau biaya administrasi. Karenanya dia meminta, jika obligasi ingin diterbitkan maka jadi kewenangan gubernur definitif nanti.
"Saya bilang mohon diperhatikan betul jangan sampai membebani Pemerintah Provinsi ke depan, dan peruntukkannya untuk apa itu harus sangat (secara) keekonomiannya harus betul," tegasnya.
"Jadi saya bilang obligasi jangan pada periode saya, silakan pada Gubernur definitif," ujar Bey.
(bba/mso)