.webp)
Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berpeluang mengubah APBN 2025 yang kini tengah disusun di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri Keungan Sri Mulyani angkat bicara mengenai peluang tersebut.
Melansir detikFinance, awalnya Anggota DPD RI Tamsil Linrung bertanya terkait kepastian APBN Perubahan di era kepemimpinan Prabowo. Pasalnya, dia khawatir perubahan APBN hanya untuk memenuhi janji-janji politik Prabowo, seperti program makan siang gratis hingga melanjutkan pembangunan ibu kota nusantara (IKN). Menurutnya, program-program tersebut belum diketahui besaran dana yang dibutuhkan sehingga berpotensi sebagai program mangkrak.
"Apa didorong untuk adanya APBN Perubahan? Karena Bu Menteri pasti ingat 2004 itu APBN Perubahan itu luar biasa perubahan yang kita lakukan. Jadi ini sekaligus buka rahasianya, apakah nanti kita akan melakukan perubahan lagi karena janji-janji politik presiden yang saya kira tidak bisa kita abaikan, ada makan siang gratis," kata Tamsil saat rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (10/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons pertanyaan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, mekanisme APBNP sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yang mana pemerintahan baru berwenang untuk melakukan perubahan atau tidak. Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan tim Prabowo dalam menyusun APBN 2025. Dengan begitu, penyusunannya sesuai dengan program-program yang diusung presiden terpilih tersebut.
"Namun, kami di dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025, kita juga terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim yang disampaikan oleh pak Prabowo sehingga kita mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan tadi yang disampaikan janji-janji maupun berbagai program," kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu menjelaskan APBN harus tetap dijaga kesehatannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alhasil, APBN tetap menjadi sumber instrumen yang menjawab permasalahan pembangunan dalam negeri.
Dia menekankan APBN tidak bisa dijaga secara spontan dan jangka pendek. Untuk itu, pihaknya terus mencari jalan tengah untuk tetap menjaga keseimbangan berbagai program mendatang.
"Namun, di sisi lain jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri. Ini yang terjadi di banyak negara di mana krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak sustainable," ujarnya.
Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
(mso/mso)
