.webp)
Memasuki kuartal IV 2023, krisis ekonomi global masih terjadi di dunia industri. Setidaknya ada 23.000 buruh di Sukabumi yang terpaksa dirumahkan karena menurunnya produksi di perusahaan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua APINDO 3 Kabupaten Sukabumi Aswin Andrian. Dia mengatakan, krisis ekonomi global ini masih berlangsung. Pihaknya mengaku dilema atas kondisi tersebut.
"(Krisis ekonomi global) masih tetap berlangsung dan ini dampaknya kepada order yang belum kondusif artinya order itu masih banyak perusahaan yang kekurangan (pesanan) sampai saat ini akibat krisis ekonomi global. Pengurangan karyawan sampai saat ini 23.000 orang," kata Aswin kepada detikJabar, Rabu (22/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, puluhan ribu karyawan itu berasal dari puluhan perusahaan padat karya yang ada di Kabupaten Sukabumi. Para buruh tersebut ada yang dirumahkan atau PHK dan ada juga yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya.
"Bahkan, dari beberapa perusahaan dari anggota APINDO sendiri itu, malah ada yang tutup. Yakni PT Manito Cicurug itu sudah tutup. Sementara, perusahaan-perusahaan lainnya, melakukan pemangkasan untuk efisiensi sampai saat ini," ungkapnya.
Dilema pun dihadapi saat kondisi krisis ekonomi global, para pengusaha juga harus memperhatikan soal kenaikan upah buruh (UMK 2024). Menurutnya, besar kemungkinan akan terjadi pengurangan jumlah karyawan secara masif hingga penutupan perusahaan.
"Ini karena melihat daerah yang lebih kompetitif dari Kabupaten Sukabumi. Seperti Jawa Tengah, Brebes, Salatiga dan daerah lainnya," timpalnya.
"Jadi, memang kondisi saat ini dilema bagi perusahaan-perusahaan itu. Pada satu sisi kita ingin agar karyawan itu lancar bekerjanya, perusahaan juga tetap tenang. Tapi di lain sisi ini, kompetitifnya itu harus dilihat," sambungnya.
Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochammad Popon membenarkan jika dampak krisis ekonomi global ini dirasakan oleh buruh. Di serikatnya sendiri, ada sekitar lima ribu orang buruh yang dirumahkan.
"Pertama kalau di lingkungan perusahaan yang ada SP TSK SPSI nggak terlalu signifikan karena dari tiga tahun ini pengurangan kita kalau dilihat dari jumlah keanggotaan itu berkurang sekitar 5.000 dari jumlah anggota kita 48.000 sekian. Nah, sekarang jumlah anggota kita di angka 43 ribuan," kata Popon.
Popon mengatakan, dari 5.000 buruh anggota TSK SPSI Sukabumi yang dirumahkan ini tersebar di sembilan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Diantaranya, PT GSI Cikembar, PT GSI Sukalarang, PT Nike Pratama, PT Youngjin, PT Paiho, PT Sriya Peternakan, PT KG Fashion Garment dan lainnya.
"Jadi, dampak krisis ekonomi global pada pengurangan jumlah karyawan secara faktual itu memang ada. Tetapi hari ini sudah recovery penerimaan kembali atau sejumlah perusahaan sudah ada kembali melakukan rekruitmen pekerja," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, dampak krisis ekonomi global itu terjadi secara mendunia. Upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM bagi buruh yang terdampak hingga pembukaan usaha mikro akan kembali digencarkan.
"Itu akan segera kita cek ya karena kondisi hari ini seperti itu (perusahaan tutup dan PHK buruh) tapi kita ingin penyetopan atau pemberhentian karyawan ini harus dengan prosedur saja. Prosedural dilakukan, hak-haknya dipakai dan dipenuhi. Akan kita tugaskan disnaker untuk cek lokasi," kata Iyos.
"Upaya pemerintah kan, itu dia, ini kan pengaruh global susah untuk Pemerintah Daerah membendungnya hanya mungkin kita akan mengantisipasi dari dampaknya saja sehingga ketika banyak terjadi itu harus ada mapping pelatihan-pelatihan atau keterampilan untuk kepentingan mereka kemudian membuka usaha kecil menengah," tutupnya.
