.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang getol membahas proyek pengembangan Light Rail Transit (LRT) di Bandung. Bahasan mega proyek ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kajian LRT Bandung dipercepat beberapa waktu lalu.
Namun jauh sebelum itu, pembahasan mengenai LRT juga pernah dilakukan. Pada 2016 lalu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjelaskan pihaknya akan menyiapkan pembangunan jalur LRT di wilayah Bandung Raya.
LRT ini disiapkan sebagai moda transportasi penunjang (feeder) Kereta Cepat Jakarta Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kereta cepat ini 95% ada di kawasan Jabar, tentu transportasi interkoneksinya harus ada. Tadi disepakati akan dibangun LRT satu kesatuan dengan kereta cepat," ujar Aher seperti diberitakan detikNews Jumat (15/1/2016).
Aher saat itu mengharapkan proyek LRT Bandung Raya diambil alih oleh Kementerian Perhubungan melalui pendanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"LRT Jawa Barat, Bandung Raya, itu kita lebih cenderung dibiayai APBN," ujar Aher usai menghadiri pertemuan Gubernur se-Jawa dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Pemprov Jabar juga telah mengusulkan pengembangan LRT sebagai pengganti proyek monorel Bandung Raya yang dibatalkan. Saat itu, monorel tidak sejalan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang kini telah beroperasi.
"Memang dari kajian pusat lebih tepat dibangun LRT daripada monorel," kata Sekda Jabar Iwa Karniwa kala itu, Selasa (12/4/2016).
Iwa waktu itu mengungkapkan, pengembangan LRT bakal dilakukan oleh PT Jabar Moda Transportasi (JMT). Adapun jumlah trase LRT terbagi di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi hingga Kabupaten Sumedang.
"Ada dua trase di Kota Bandung," ungkap Iwa.
Nantinya LRT ini akan menghubungkan wilayah di Bandung Raya dalam sebuah konsep transportasi modern di mana dari Tegalluar (stasiun kereta cepat) bisa ke Soreang (Kabupaten Bandung), Tanjungsari (Sumedang), Padalarang (KBB), Cimahi dan juga Kota Bandung.
Namun hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung diresmikan Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2023 kemarin, pengembangan proyek LRT Bandung tak kunjung terlaksana meski telah banyak kajian dilakukan berbagai pihak.
Hingga kemudian, Jokowi meminta Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk segera merumuskan integrasi transportasi publik yang juga bisa mendukung keberadaan kereta cepat.
"Tadi juga Pak Presiden meminta agar kajian LRT di Kota Bandung ke arah selatan segera dilaksanakan, karena harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda, yang benar-benar baru," jelas Bey usai mengikuti rapat terbatas pembahasan Integrasi Moda Transportasi Publik di Istana Negara, Rabu (27/9/2023).
Bey menjelaskan, rencananya LRT Bandung akan melayani perjalanan untuk dua koridor, yakni selatan-utara dan barat-timur. Sedangkan untuk koridor Barat-Timur, menurut Bey kemungkinan LRT akan menggunakan jalur Kereta Rel Diesel (KRD) yang sudah ada.
"Saya juga bicara dengan Kementerian Perhubungan, jadi untuk LRT itu selatan-utara, jadi untuk di Bandung itu Babakan Siliwangi dan Leuwipanjang," kata Bey, Rabu (4/10/2023).
"Tapi untuk barat timurnya itu menggunakan jalur KRD, tapi entah double track atau apa tapi akan dielektrifikasi, mudah-mudahan bisa cepatnya," sambung Bey.
Lebih lanjut, Bey menuturkan, studi terkait LRT sudah banyak dilakukan. Karena itu dia menginginkan agar groundbreaking bisa dilakukan secepatnya, terlebih Presiden Jokowi sudah menyetujui anggaran untuk membangun LRT.
"Saya ingin ini groundbreaking, mudah-mudahan, karena kan studi sudah terlalu banyak dan kemarin Pak Presiden dengan anggaran Rp 10,9 triliun sudah menyetujui. Jadi tinggal teknis-teknis detail-detailnya yang harus segera disiapkan," tegasnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar sendiri akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Kementerian Keuangan untuk realisasi LRT Kota Bandung.
"Oleh makanya saya minta Pak Sekda sebisa mungkin, kalau tahapannya lancar itu minggu depan mungkin dengan Kementerian Perhubungan, minggu depan dengan Kemenkomarves Baru dengan Kementerian Keuangan," tutup Bey.
(bba/mso)
