.webp)
Pemprov Jabar menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk bantuan subsidi bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam perkembangannya, bantuan itu diusulkan supaya bisa disalurkan melalui kupon BBM kepada para penerima manfaat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan usulan tersebut mengemuka melalui DPRD Jabar. Menurutnya, DPRD mengajukan usulan itu supaya penggunaan dana bantuan bisa lebih tepat sasaran, terutama untuk kalangan nelayan.
"Nah tapi kita lihat supaya tidak disalah belanjakan, DPRD menyarankan bentuknya itu adalah kupon. Kupon tunai untuk bensin, untuk beli BBM, karena tujuannya itu. Khususnya untuk solar di level nelayan yah," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ridwan Kamil mengungkap usulan itu akan dikaji kembali. Paling penting menurutnya uang bantuan itu, bisa digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak kenaikan BBM subsidi jenis solar.
"Jangan sampai uangnya, niatnya untuk subsidi BBM, dipakai yang lain-lain kan. Jadi akhirnya kita atur mekanismenya, (karena) memang harus diperuntukan untuk subsidi bahan bakar," tuturnya.
Siapkan Anggaran Rp 50 Miliar
Sementara, untuk anggaran BLT BBM yang bersumber dari APBD, Pemprov Jabar total menganggarkan Rp 50 miliar. Dana itu berasal dari 2 persen APBD yang memang selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No 137/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
"BLT kita sekarang naikkan dari tadinya 27 (Rp 27 miliar) menjadi 50 (Rp 50 miliar). Plus Rp 50 miliar sebelumnya untuk dampak inflasi. Jadi total sebenarnya Jawa Barat untuk pengendalian inflasi dan BLT itu Rp 100 miliaran, yang Rp 50 miliar untuk pengendalian inflasi yang tidak langsung kayak operasi pasar dan lain-lain itu ya, yang Rp 50 miliarnya langsung," tuturnya.
Dikutip dari akun Instagram resmi Humas Jabar, ada 35.000 nelayan yang akan mendapat BLT BBM dari APBD Jawa Barat tersebut. Total bantuan yang akan diterima nelayan yaitu Rp 600 ribu untuk 4 bulan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Hermansyah mengatakan pihaknya masih memverifikasi data penerima BLT untuk kalangan nelayan. Verifikasi dilakukan untuk menghindari adanya data ganda terhadap penerima bantuan BBM.
"Saat ini masih kami hitung data penerimanya untuk nelayan. Selanjutnya, data ini akan kami padu padankan dengan data dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Dinsos supaya tidak ada duplikasi penerima," terangnya.
Mengenai usulan BLT disalurkan melalui kupon BBM pun, Hermansyah mengatakan pihaknya masih mencari formulasi yang tepat untuk teknis penyaluran bantuan. Sebab yang menjadi kendala, pemerintah harus mencari formulasi lokasi SPBU untuk pengisian BBM bagi nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut.
"Itu juga masih diformulasikan, untuk sementara ini masih bersifat bantuan tunai yah. Kita nanti akan cari formula yang tepat supaya memang penyaluran untuk nelayan ini bisa tepat sasaran," ujarnya.
(ral/mso)
